WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bakal membayar dan melunasi utang ke Perum Bulog senilai Rp 16 triliun.

Namun tagihan baru akan dibayar jika sudah ada hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Sebelumnya presiden Joko Widodo meminta Menkeu Sri Mulyani Indrawati segera melunasi tagihan senilai Rp 16 triliun kepada Perum Bulog.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (6/11/2023).

"Ada arahan presiden, Menkeu diminta segera melunasi tagihan Bulog yang terakumulasi Rp 16 triliun," kata Airlangga

Cadangan beras

Tagihan itu berasal dari program bantuan pangan yang dicanangkan pemerintah menggunakan cadangan beras pemerintah (CBP) yang disimpan Bulog, seperti bantuan sosial pangan yang tergulir pada Maret-Mei 2023 dan September-Desember 2023.

Airlangga menyampaikan, Bulog memerlukan tambahan anggaran untuk pengadaan beras dengan total Rp 19,1 triliun.

"Dari Bulog ada kebutuhan tambahan anggaran yaitu untuk tahap pertama butuh Rp 7,9 triliun, kemudian tahap kedua Rp 8,4 triliun, dan ada tambahan terkait distribusi dan yang lain sebesar Rp 2,8 triliun. Jadi ada Rp 19,1 triliun," papar Airlangga.

Menurut Airlangga, Presiden Jokowi juga telah menyetujui perpanjangan bantuan sosial pangan hingga Juni 2024.

Bantuan sosial pangan yang disalurkan berupa beras senilai 10 kilogram. Bantuan bakal disalurkan untuk 22.004.077 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Tadi dibahas bantuan pangan 2024 Pak Presiden setuju untuk tahun 2024 akan diberikan dari Januari sampai Juni," ujar dia.

Pemerintah menyalurkan bantuan pangan beras sebagai salah satu langkah intervensi agar harga beras kembali stabil.

Penyaluran bantuan sosial pangan ini terealisasi sebesar 94,95 persen pada September 2023 dan 94,89 persen pada Oktober 2023, sedangkan pada November terealisasi 18,45 persen.

Tunggu audit dulu