5. KA Rajabasa (Kertapati - Tanjungkarang pp) = 100 persen.

6. KA Bengawan (Pasar Senen - Purwosari pp) = 100 persen.

Baca juga: Empat Perusahaan BUMN Jamin Mudik Lebaran, ini Kesiapan Garuda Indonesia, KAI, Pelni dan Jasa Marga

7. KA Probowangi (Surabaya Gubeng - Ketapang pp) = 100 persen.

8. KA Bukit Serelo (Kertapati - Lubuklinggau pp) = 100 persen.

9. KA Tawang Alun (Malang Kota Lama - Ketapang pp) = 89,62 persen.

10. KA Pasundan (Kiaracondong - Surabaya Gubeng pp) = 88,04 persen.

Permintaan APINDO

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyarankan pemerintah agar mengevaluasi ulang aturan pembatasan perlintasan angkutan logistik karena akan berdampak pada pasokan barang konsumsi serta mengganggu kegiatan perdagangan.

Pengurus Bidang Kebijakan Publik Apindo, Lucia Karina mengatakan pemerintah perlu mengkaji kembali keputusan pembatasan tersebut untuk menghindari potensi kelangkaan produk konsumsi yang diperlukan masyarakat.

"Salah satu sektor terdampak dari aturan tersebut adalah pasokan air minum dalam kemasan dan data dari asosiasi air minum mencatat bahwa hampir 80 persen pasokan produk AMDK berada di Pulau Jawa," kata Lucia Karina di Jakarta, Jumat (7/4/2023).

Aturan pembatasan dimaksud berpotensi mengurangi pelayanan AMDK sehingga mengancam ketersediaan barang di daerah yang dikhawatirkan memicu meningkatkan harga jual AMDK di tengah masyarakat terlebih saat momen lebaran.

"Ini pernah terjadi beberapa tahun lalu saat pelarangan diberlakukan, akibatnya toko-toko diserbu masyarakat dan harga pun melejit naik," katanya.

Selain air minum, sektor lain yang juga terdampak adalah ekspor impor.

Karina menjelaskan, industri ekspor dan impor sangat bergantung pada jadwal pengiriman atau shipping schedule.

Dia mengatakan, pembatasan selama 2 pekan karena tidak boleh melintas selama periode mudik lebaran akan mengganggu penjadwalan tersebut.