WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta mengkritisi jebloknya pendapatan daerah dari sektor pariwisata.

Dinas Kebudayaan, serta Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) diminta melakukan perbaikan layanan untuk menggenjot pendapatan retribusi.

Retribusi jasa usaha di Dinas Kebudayaan hanya terealisasi Rp 3,7 miliar atau 44,84 persen dari target Rp 8,2 miliar.

Sedangkan Dinas Parekraf hanya terealisasi Rp 2,9 miliar atau 20,99 persen dari target Rp 14,1 miliar.

Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Habib Muhammad bin Salim Alatas menyampaikan, alasan terdampak pandemi Covid-19 sudah tidak relevan digunakan dua organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut pada tahun ini.

Meski diketahui berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) penggunaan APBD tahun 2022 pendapatan retribusi dari sektor pariwisata jauh dari target pencapaian.

“Evaluasi lagi Dinas Kebudayaan, masalah pertunjukan dan gedung, kesulitan mengejar targetnya. Tolong dievaluasi, kalau tidak, ini tidak akan mencapai target,” ujar Habib pada Minggu (9/4/2023).

Baca juga: Hadiri Wisuda Eril, Emil Tulis Pesan Haru: Bahagiakan yang Kita Cinta Ketika Waktu & Usia Masih Ada

Baca juga: Jual Sabu Buat Beli Baju Lebaran, Pasutri di Sumbar Ditangkap-Jadi Gagal Pamer Baju Baru Pas Lebaran

Habib juga mengimbau Dinas Kebudayaan serta Dinas Parekraf agar melakukan terobosan untuk menarik minat wisatawan dalam ataupun luar negeri demi menggenjot pendapatan retribusi tahun ini.

Terutama pada tempat-tempat wisata yang baru direvitalisasi.

“TIM (Taman Ismail Marzuki) itu strategis di Jakarta Pusat, apalagi sudah direnovasi, jadi wisatawan asing bisa mengenal budaya lewat merchandise, souvenir, makanan betawi. Bisa juga maskot Monas, di bawahnya bikin kerajinan, dan pusat oleh-oleh seperti di Bali,” kata Habib dari Fraksi PAN.

Hal senada juga diungkap Wakil Ketua Komisi C Rasyidi.

Ia menekankan bahwa tempat-tempat wisata yang telah direvitalisasi harus dioptimalkan sehingga bisa menghasilkan pendapatan.

“TIM sudah dibangun baik, seyogyanya setelah revitalisasi juga harus dapat keuntungan. Keuntungan secara moril ataupun materil, jangan kita membuat sesuatu tidak ada manfaatnya,” ujar Rasyidi dari Fraksi PDI Perjuangan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Iwan Henry Wardhana mengaku rendahnya realisasi retribusi yang disetorkan karena masih dalam masa transisi pandemi.

Karena itu, sebagian besar kegiatan yang ada di aset tersebut memang tidak banyak dikunjungi oleh pengunjung.