Namun, wacana itu pun tak disambut baik oleh partai berlambang banteng bermoncong putih itu.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Depok, Hendrik Tangke Allo mengaku baru mengetahui informasi itu tersebut.

Namun, ia tak mempermasalahkan jika memang benar ada warga yang akan mendeklarasikan Kaesang sebagai calon wali kota Depok.

"Jika benar ada kelompok masyarakat atau apa pun itu yang mau mengusulkan ya sah-sah saja. Artinya ini adalah bagian dari aspirasi warga," kata Hendrik saat dikonfirmasi, Kamis (30/3/2023).

Mempertanyakan stok pemimpin di Depok Kendati begitu, Hendrik mengaku heran mengapa nama Kaesang yang didukung untuk memimpin Depok.

Hal itu menimbulkan tanda tanya mengenai apakah Kota Depok sudah kekurangan sosok pemimpin yang mumpuni sehingga harus repot-repot mendatangkan Kaesang dari Solo, Jawa Tengah.

"Pertanyaan saya apakah di Depok sudah tak ada lagi pemimpin yang mumpuni, yang memahami persoalan Depok, gitu lho," katanya.

Padahal, kata Hendrik, Kota Depok sebenarnya tak kekurangan sosok pemimpin yang mengerti dinamika persoalan di kotanya.

"Enggak (krisis pemimpin) kok. Menurut saya, Depok banyak tokoh-tokoh yang mengerti persoalan di Kota Depok," katanya.

Namun, Hendrik menegaskan dirinya tak mempermasalahkan kehadiran sosok pemimpin yang didatangkan dari luar Depok, terlebih tak ada aturan yang melarang orang luar daerah untuk memimpin.

"Saya tidak berpikir bahwa orang di luar Depok tidak boleh memimpin Depok, boleh ya. Tetapi saya berbicara siapa yang pantas memimpin Depok," kata Hendrik.

Sementara itu, Hendrik menegaskan, sejauh ini partainya belum membahas mengenai bakal calon wali kota Depok yang akan diusung pada Pilkada 2024.

Sebab, partai wong cilik itu sedang fokus dalam urusan tahapan-tahapan pemilihan legislatif.

"Kami belum berbicara bagaimana untuk Pilkada karena ini masih jauh,"kata Hendrik.

"Terlepas dari itu, PDIP juga masih fokus memikirkan bagaimana persoalan persoalan yang ada di warga Depok," sambungnya.

Menurut dia, pengusungan calon kepala daerah merupakan hak preogratif Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Nah kalau bicara pilkada, apa pun itu keputusannya ada di DPP partai, Ibu Ketua Umum, begitu," imbuhnya.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News