Elektabilitas Airlangga Hartarto Sebagai Kandidat Capres di Pilpres 2024 Naik Menjadi 22,7 Persen

WARTAKOTALIVE.COM - Sebagai Calon Presiden (Capres) dalam Pilpres 2024, elektabilitas Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto masih tertinggi.

Tingginya elektabilitas Airlangga Hartarto sudah berdasarkan hasil jajak pendapat terbaru lembaga survei Laboratorium Suara Indonesia (LSI).

Menurut Direktur Eksekutif LSI Albertus Dino pihaknya telah melakukan survei dinamika kehidupan masyarakat.

Hal itu dilakukannya, pascapencabutan kebijakan PPKM dan preferensi publik terhadap pilihan politik jelang Pemilu 2024.

Baca juga: Hasil Musra Relawan Jokowi Sulteng: Airlangga Hartarto Capres, Ganjar Pranowo Cawapres

Baca juga: Koalisi Golkar, PAN dan PPP Siapkan Ganjar Pranowo dan Airlangga Hartarto untuk Capres-Cawapres

Baca juga: Cak Imin Temui Airlangga Hartarto, Ray Rangkuti: Koalisi PKB-Gerindra Paling Rapuh

"Menurut hasil survei ini, bursa capres masih didominasi oleh tiga nama," ujar Albertus Dino, pada Kamis (23/2/2023) dalam keterangan tertulisnya.

Nama Airlangga Hartarto menempati urutan pertama dalam tingkat elektoral tokoh-tokoh kandidat capres.

Tingkat elektoral Ketua Umum Golkar itu capai 22,7 persen.

Di urutan kedua Prabowo Subianto dengan tingkat elektoral 19,4 persen.

Disusul Ganjar Pranowo dengan tingkat elektoral sebesar 10,6 persen.

Sementara itu, Anies Baswedan di urutan keempat dengan tingkat elektoral sebesar 8,7 persen dan Puan Maharani dengan tingkat elektoral 6,4 persen.

Kemudian disusul masing-masing Andika Perkasa 4,7 persen, Moeldoko 3,8 persen, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 3,3 persen, Khofifah Indar Parawansa 2,7 persen dan yang tidak memilih sebanyak 17,7 persen.

Dari data survey LSI, sebanyak 88,9 persen berharap presiden pada 2024 memiliki kemampuan membuat perubahan.

Kompetensi tersebut diikuti oleh kemampuan memimpin saat situasi kritis dan membuat kebijakan yang inovatif.

Seperti saat adanya pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap perekonomian dan pendapatan masayarakat.

Lalu, yang ingin presiden dengan kemampuan kolaborasi dengan dunia usaha serta perencanaan dan eksekusi kebijakan masing-masing sebesar 67,9 persen dan 65,7 persen.