Baca tanpa iklan
Pemerintah tak kunjung diam melihat gejolak sosial yang muncul akibat kebijakan ini.
Sehingga timbul suatu solusi dari pemerintah yang diyakini bisa meredam kemarahan masyarakat akibat kebijakan kenaikan harga BBM, yang dinilai merugikan masyarakat kelas bawah.
Yakni mengganti subsidi BBM dengan metode lain, yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk tanggulangi kenaikan BBM.
Kebijakan BLT
Pengalihan dari subsidi BBM menjadi BLT merupakan upaya pemerintah untuk membantu masyarakat kelas bawah untuk dapat mengakses BBM secara tepat sasaran.
Presiden Jokowi dalam jumpa pers di Istana Merdeka pada Sabtu 3 September lalu juga menjelaskan, BLT BBM ini akan disalurkan kepada 20,65 juta keluarga yang masuk ke dalam golongan tidak mampu, dan kepada pekerja sebesar Rp 12,4 triliun dan Rp 9,6 triliun.
BLT BBM ini akan diberikan dalam kurun waktu empat bulan dan akan diberikan mulai September ini.
Solusi ini disambut positif oleh berbagai kalangan, termasuk dari berbagai pengamat ekonomi dan politik.
Salah satunya dari pengamat kebijakan ekonomi politik Laboratorium Indonesia 45 (LAB 45), Reyhan Noor.
"Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, BLT memang lebih efektif karena sasaran penerima lebih jelas."
"Pemerintah memiliki basis data untuk memberikan BLT, meski tingkat akurasi data masih perlu menjadi perhatian" jelasnya pada Senin, 12 September lalu.
Pemberian BLT ini sudah mulai disalurkan sejak pertengahan September silam kepada masyarakat yang membutuhkan.
Sudah banyak masyarakat yang telah menerima BLT ini, termasuk Mang Adin, salah satu pengemudi ojek online di Kawasan Jakarta.
Hidup dengan pendapatan rendah dan tidak tetap membuat Mang Adin termasuk masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.
Sehingga adanya kebijakan BLT ini disambut gembira olehnya.