Baca tanpa iklan
WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Usulan masa kampanye 120 hari yang dituangkan dalam Peraturan KPU tentang Tahapan Pemilu 2024, merupakan bentuk akomodir terhadap permintaan partai politik dan pemerintah.
Bahkan, kata komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid, pihaknya berani mengambil risiko mengusulkan 120 hari masa kampanye di Pemilu 2024.
Sebab, masa waktu ini jauh lebih pendek dibanding kampanye Pemilu 2019 selama 6 bulan 3 minggu.
Baca juga: Sembilan Aturan Turunan UU IKN Ditargetkan Rampung pada Maret atau April 2022
"Nah, tahun 2024 ini memang masih jadi perdebatan."
"Kami sebenarnya sudah berusaha keras untuk mengakomodir teman partai politik dan pemerintah."
"Untuk mengurangi durasi masa kampanye dari pemilu 2019 lalu 6 bulan 3 minggu jadi 120 hari," kata Pramono dalam diskusi virtual 'Masa Kampanye 2024 Dipendekkan: Siapa Untung Siapa Rugi?'Jumat (4/2/2022).
Baca juga: BMKG Bilang Gempa Banten Tak Terkait Aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda
"Itu sudah pengurangan sangat besar sekali, karena kami merisikokan pekerjaan yang nanti menjadi beban KPU," imbuhnya.
Risiko yang dimaksud Pramono adalah pertaruhan terhadap tahapan pengadaan lelang produksi dan distribusi logistik.
Sebab, berkaca dari pelaksanaan Pemilu 2019 yang punya masa kampanye 6 bulan 3 minggu atau 2 kali lipat lebih lama dari usulan Pemilu 2024, terjadi keterlambatan distribusi surat suara dan kotak suara di ribuan TPS.
Baca juga: Gunung Anak Krakatau Meletus Sembilan Kali pada 4 Februari 2022, Tinggi Kolom Abu Tembus 1.000 Meter
Alhasil, terpaksa dilakukan pelaksanaan pemungutan suara susulan pada hari berikutnya.
"Terutama pengadaan lelang produksi dan distribusi logistik itu jadi taruhannya."
"Durasi kampanye 2019 enam bulan 3 minggu saja, itu ada ribuan TPS yang surat suaranya atau kotak suara tidak sampai di TPS pada hari H, karena keterlambatan."
Baca juga: Anak Krakatau Masih Berpotensi Erupsi, Masyarakat Diminta Menjauh 2 Kilometer dari Kawah Aktif
"Sehingga harus dilakukan pemilu susulan di kemudian harinya."
"Ini menjadi taruhan ketika masa kampanyenya lebih pendek lagi, yang membuat proses logistik jadi sangat berisiko," beber Pramono. (Danang Triatmojo)