Refocusing Anggaran Berimbas pada Rencana DKI Bangun Saringan Sampah Senilai Rp 197,21 M

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Agus Himawan
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah.

WARTAKOTALIVVE.COM, JAKARTA - Dua masalah menjadi kendala terkait rencana Pemerintah DKI Jakarta membangun saringan sampah senilai Rp 197,21 miliar di perbatasan Ibu Kota. Demikian diungkap Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah di DPRD DKI Jakarta

Masalah yang pertama, katanya, karena refocusing anggaran tahun 2020 silam akibat pagebluk Covid-19, dan kedua adanya penolakan pembebasan lahan milik warga pada 2021 lalu.

Ida yang dari Fraksi PDI Perjuangan ini menyebut, warga pemilik lahan yang menjadi tempat pembangunan saringan sampah di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan sempat menolak proyek itu.

“Ada yang punya masyarakat sebagian lahan yang memang harus diselesaikan. Ternyata dinamika di lapangan memang, pembahasan lahan itu tidak semudah apa yang kita pikirkan,” kata Ida pada Rabu (12/1/2022).

Meski ada penolakan dari warga, kata Ida, Pemerintah DKI dan DPRD DKI tetap berkeinginan membangun saringan sampah.

Harapannya, sampah yang datang dari kawasan hulu atau selatan Jakarta tidak menyumbat saluran karena bisa berpotensi menimbulkan genangan hingga banjir.

“Hasil rapat kemarin (tahun 2021 lalu) kenapa kami tahun 2022 anggarkan kembali, karena itu sangat dibutuhkan untuk menjaring sampah yang akan masuk ke Jakarta,” ujar Ida.

Menurut Ida, tidak ada posisi tawar menawar lagi bagi warga untuk menolak rencana pemerintah daerah.

Bagi pihak yang menolak, pemerintah akan menitipkan duit pembebasan lahan ke Pengadilan Negeri setempat atau dikonsinyasikan.

“Dinas terkait menjelaskan kepada kami akhirnya keputusannya kalau memang ada warga yang belum setuju untuk dibebaskan (lahannya) itu akan konsinyasi di pengadilan,” ungkapnya.

Meski begitu, Ida berharap pembebasan lahan dapat diselesaikan melalui musyawarah. Dengan begitu, duit ganti rugi lahan tidak perlu dititipkan ke pengadilan karena diperlukan beberapa proses administrasi bagi pihak yang ingin mengambil duitnya di pengadilan.

“Untuk anggaran pembebasan lahan ada Dinas SDA (Sumber Daya Air), tapi untuk saringan sampahnya ada di Dinas LH (Lingkungan Hidup),” jelasnya.

Baca juga: Begini Cara UI Olah Sampah Daun dan Kohe Jadi Listrik

Sementara itu Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai, pembangunan saringan sampah merupakan hal yang mendesak untuk memperlancar aliran air dari kawasan hulu ke hilir.

Dia berharap kepada Pemerintah DKI untuk menjalin komunikasi yang baik dengan daerah penyangga demi mempermudah proses pembangunan saringan sampah di wilayah perbatasan.

Halaman
12