Baca tanpa iklan
WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin meminta pemerintah mempertimbangkan kembali pemberian status organisasi teroris bagi kelompok kriminal bersenjatan (KKB) di Papua.
Ia mengatakan, meski pemerintah melalui Menkopolhukam Mahfud MD telah menetapkan KKB di Papua sebagai kelompok teroris berdasarkan undang-undang, tapi dalam kenyataannya ada hal-hal yang memang perlu diperdalam.
Menurutnya, definisi teroris pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme terhadap organisasi KKB di Papua, juga perlu mempertimbangkan lagi untung ruginya bagi kepentingan negara dan bangsa.
Baca juga: Minta Dikawal TNI, Fraksi NasDem Bakal Tegur Hillary Brigitta Lasut
Menurutnya, penetapan KKB sebagai teroris berdampak pada tereduksinya konflik di Papua menjadi masalah keamanan.
Hal tersebut menurutnya menimbulkan pergeseran, seolah masalah di Papua menjadi hanya masalah keamanan.
Selain itu, kata dia, dengan menetapkan KKB sebagai teroris, justru mempersempit ruang untuk melakukan dialog atau rekonsiliasi.
Baca juga: UPDATE Covid-19 di Indonesia 2 Desember 2021: 388 Sembuh, 311 Orang Positif, 10 Wafat
Penetapan tersebut, menurutnya juga menambah efek trauma bagi orang asli Papua, dan dapat mengganggu upaya mendorong pembangunan orang asli Papua yang lebih komprehensif.
Selain itu, kata dia, korban jiwa bisa bertambah, mengingat sejak dinyatakan sebagai teroris, korban malah terus berjatuhan.
Kemudian yang paling penting menurutnya, APBN semakin terkuras untuk operasi kontraterorisme.
Baca juga: MPR Minta Sri Mulyani Dipecat, Kornas Jokowi: Rakyat Harus Diprioritaskan, Jangan Minta Enaknya Aja
Untuk itu, menurutnya dengan cap teroris bagi KKB tersebut, bukan menyelesaikan masalah, namun justru membuat konflik di Papua menjadi lebih berlarut dan semakin kompleks.
Menurutnya, masalah Papua adalah persoalan keamanan insani yang menyangkut harkat dan martabat manusia yang bebas dari ancaman kekerasan, kesejahteraan, penghidupan yang layak.
Baginya, harus dipisahkan masalah di Papua juga menyangkut soal keselamatan rakyat, keselamatan manusia, di mana personel TNI-Polri juga termasuk di dalamnya.
Baca juga: Kepatuhan Masyarakat Terapkan Protokol Kesehatan Menurun Sepanjang November 2021
Hal tersebut ia sampaikan dalam Webinar Bertajuk Keamanan Manusia di Papua yang disiarkan di kanal YouTube Imparsial Indonesia, Kamis (2/12/2021).
"Solusi damai untuk Papua, menurut hemat saya pemerintah perlu mempertimbangkan kembali status organisasi teroris untuk KKB."
"Jadi menurut hemat saya, ini harus dipertimbangkan ulang apakah status ini sudah tepat atau tidak?" Tutur Hasanuddin.
Baca juga: Surati KSAD Minta Dikawal Prajurit TNI, Ini Alasan Legislator Nasdem Hillary Brigitta Lasut