Baca tanpa iklan
Meskipun ada perubahan syarat perjalanan ini, Anne mengajak pengguna untuk tetap disiplin mengikuti protokol kesehatan dan seluruh aturan yang berlaku.
“Karena masih berada dalam masa pembatasan kegiatan, kami juga mengajak pengguna untuk sebisa mungkin tetap memaksimalkan aktivitas dari rumah,” tutup Anne.
Petisi Batalkan Kartu Vaksin
Pelaksanaan Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu menyayangkan munculnya petisi yang mendesak pemerintah untuk membatalkan syarat administrasi penggunaan kartu vaksin Covid-19.
"Saya kira kewenangan (pembatalan kartu vaksin) bukan ada di saya, tetapi kalau saya pribadi sangat disayangkan karena itu kan bukan beban," kata Maxi dalam diskusi secara virtual melalui kanal YouTube FMB9ID, Selasa (7/9/2021).
Baca juga: M Natshir Kembali Bersama Persib dan Raih Kemenangan
Kendati demikian, Maxi mengatakan, protes masyarakat terkait kebijakan pemerintah tersebut adalah hal yang wajar
Ia mengatakan, Kemenkes siap melakukan perbaikan apabila masyarakat menyampaikan protes terkait hambatan mendapatkan vaksin Covid-19 karena stok dosis vaksin kosong.
"Jangan-jangan mereka sudah punya kesempatan untuk melakukan vaksinasi, sudah mau, sudah ada waktu, tapi vaksinnya kurang. Nah itu yang saya kira kita harus terima saran-saran itu," ujarnya.
"Kalau hambatan itu mungkin akan kami benahi," ucap Maxi.
Untuk diketahui, beredar tagar #batalkankartuvaksin di media sosial Twitter pada Selasa (7/9/2021).
Hinga pukul 01.52 WIB, petisi dengan judul "Batalkan Kartu Vaksin sebagai syarat Administrasi" sudah ditangani lebih dari 17.000 orang.
Adapun, pengunggah petisi tersebut dalam penjelasannya mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab jika terjadi kejadian ikut pasca imunisasi (KIPI) setelah melakukan vaksinasi, seperti para penderita komorbid yang terpaksa divaksinasi agar bisa memasuki pusat perbelanjaan atau mal.
Baca juga: Gary Setiawan Jadi Pelatih Kiper Tim Persikota Tangerang yang Berkompetisi di Liga 3 Indonesia
Pemerintah diminta memberikan solusi lain dan melakukan evaluasi terkait aturan administrasi yang berlaku saat ini.
Sebab, aturan tersebut berdampak negatif bagi orang tidak memenuhi syarat vaksinasi.
Di sisi lain pengunggah menyebutkan, vaksinasi Covid-19 baik dalam penanganan pandemi, namun pemerintah diminta mempertimbangkan kebijakan yang dibuat agar adik dan transparan.