Baca tanpa iklan
Ia hanya mengatakan bahwa aktivitas BEM UI tersebut merupakan tanggungjawab institusi Universitas Indonesia.
"Segala aktivitas kemahasiswaan di Universitas Indonesia termasuk BEM UI menjadi tanggungjawab pimpinan Universitas Indonesia," kata Fadjroel kepada Tribunnews.com, Minggu (27/6/2021).
Dalam cuitannya di twitter, BEM UI mencontohkan pernyataan Jokowi soal tes wawasan kebangsaan (TWK) KPK dan rindu di demo, yang pada kenyataan dilapangan tidak sesuai dengan yang diucapkan.
Terkait TWK tersebut Donny mengatakan bahwa presiden Jokowi sudah mengeluarkan pendapat dan opini.
Namun kata dia, keputusan ada di KPK karena lembaga antirasuah tersebut merupakan lembaga independen.
"Presiden kan sudah berpendapat dan beropini yang tentu saja KPK ini kan independen body sehingga akhir semua ini berpulang pada keputusan kolektif. Tapi presiden sudah berpendapat," tuturnya.
Sementara itu, terkait kritikan bahwa demonstran banyak yang ditangkap apabila melakukan aksi unjukrasa, menurut Donny, hal tersebut tidak bisa digeneralisir.
"Kalau soal demo, kita tidak bisa generalisir, harus dilihat satu persatu, case per case, apakah demonya mengandung unsur pidana sehingga ditangkap. Pada intinya pemerintah tidak antikritik asal kritik tersebut sesuai data dan fakta dan kita meresponnya dengan data dan fakta juga," katanya.
Cuitan kontroversi
Melalui akun @BEMUI_Official, mereka mengunggah foto presiden Jokowi dengan mengeditnya menggunakan mahkota di kepalanya.
Akun tersebut menulis, presiden Jokowi kerap mengumbar janji.
Namun, Jokowi akhirnya tidak memenuhi janjinya tersebut.
Baca juga: BEM UI Sebut Jokowi The King of Lipe Service, Ferdinand Marah: Mahasiswa Terjangkit Virus Kadrun
Baca juga: Hakim Vonis Habib Rizieq 4 Tahun, Felix Siauw: Kezaliman Akan Diperhitungkan di Dunia dan Akhirat
Jokowi juga disebut kerap memberikan pernyataan yang tidak selaras dengan kondisi sebenarnya.
Mereka mencontohkan, pernyataan Jokowi yang menyebut dirinya rindu didemo, namun tak juga muncul ketika ada aksi-aksi demonstrasi di Instana Negara.
Juga komitmen Jokowi untuk memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menurut mereka tidak sesuai dengan kondisi saat ini.