Baca tanpa iklan
WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ogah memakai basis data masyarakat dari kementeriannya sendiri, untuk program vaksinasi Covid-19.
Budi lebih memilih data milik KPU karena dianggap lebih terpercaya.
Komisioner KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, data KPU memang kerap digunakan oleh sejumlah lembaga.
Baca juga: Edhy Prabowo Memohon Diizinkan Tatap Muka Bertemu Keluarga, Begini Jawaban KPK
Kemenkes, katanya, bukanlah satu-satunya.
"Kemenkes adalah bukan lembaga pertama yang akan menggunakan data KPU," kata Hasyim kepada wartawan, Sabtu (23/1/2021).
Hasyim menjelaskan, mereka yang pernah memanfaatkan data KPU antara lain Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB).
Baca juga: Bupati Sleman Diduga Kuat Sudah Terpapar Covid-19 Saat Divaksin, tapi Tanpa Gejala
Penggunaan data itu meliputi pemeriksaan nama-nama calon anggota Bawaslu daerah dan Panwaslu di Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).
Sementara, data KPU digunakan Kemendagri dan Kemen PAN-RB untuk memeriksa nama - nama CPNS dalam Sipol.
Tujuannya, memastikan calon Bawaslu, Panwaslu atau CPNS bukan merupakan anggota partai politik.
Baca juga: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin: Cara Testing Covid-19 di Indonesia Salah
"Dalam rangka untuk memastikan calon Bawaslu, Panwaslu, CPNS bukan anggota parpol," ungkapnya.
Terhadap penggunaan data KPU ini, Hasyim menyatakan hal itu merupakan cermin dari kepercayaan publik dan berbagai pihak atas sistem informasi yang disajikan KPU, yakni Sipol dan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).
"Ini menunjukkan kepercayaan publik dan berbagai pihak kepada sistem informasi yang disediakan KPU yaitu Sidalih dan Sipol," papar Hasyim.
Baca juga: Tersinggung Dibilang Ganteng, Pria di Riau Bacok Sesama Penghuni Indekos Hingga Tewas
Sebelumnya diberitakan, basis data yang digunakan pemerintah dalam vaksinasi Covid-19, ternyata menggunakan milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Hal itu diungkapkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Alasannya, selain baru menggelar pilkada serentak, kata Budi, data KPU lebih terpercaya ketimbang data dari Kementerian Kesehatan yang ia pimpin.
Baca juga: DPR Serahkan Surat Persetujuan Listyo Sebagai Kapolri kepada Jokowi, Dilantik Sebelum 30 Januari