Baca tanpa iklan
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Berapa wilayah Jakarta hari ini akan dipenuhi massa untuk mengadakan aksi unjuk rasa.
Bahkan sudah dimulai sejak pukul 08.00 dan membuat kemacetan sebagian wilayah.
Seperti di depan Gedung DPR sudah terjadi kepadatan akibat demo gerakan buruh tolak pengesahan RUU Omnibus Law.
Berikut agenda kegiatan aksi massa di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada hari Kamis, 16 Juli 2020, sebagai berikut :
I. Jakarta Pusat
A. DPR/MPR RI
1. Gerakan Buruh Jakarta (FBTPI, FBLP, FPBI, FPPI, LEM-SPSI, KKUI, SGBN, KSN, FSPMI, RTMM-SPSI) Pp. Natalia (massa ± 300 orang) melakukan unjuk rasa pukul 08.00 WIB di Depan Gd. DPR / MPR RI Jl. Gatot Subroto.
Tuntutan : Menolak Pengesahan RUU Omnibus Law.
2. Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (F-SEDAR) Pp. Fajar Junianto (massa ± 300 orang) melakukan unjuk rasa pukul 08.30 WIB di Depan Gd. DPR / MPR RI Jl. Gatot Subroto.
Tuntutan : Menolak Omnibus Law, Mempertanyakan perkembangan pelaporan permasalahan buruh PT. Alpen Food Indsutry (AICE) ke DPR RI.
3. Aliansi Nasional Anti Komunis / ANAK NKRI (MMI, FPI, PERSIS, BANG JAPAR) Pp. Very Koestanto (massa ± 1500 orang) melakukan unjuk rasa pukul 09.00 WIB di Depan Gd. DPR / MPR RI Jl. Gatot Subroto.
Tuntutan : Meminta DPR untuk mencabut HIP dari Prolegnas.
4. Gerakan Buruh Bersama Rakyat / GEBRAK (KASBI, KPBI, KSN, SGBN,SINDIKASI, FPPI, PPI, Jarkom Perbankan, Solidaritas Pekerja Viva, KPA, LMND-DN, FIJAR, AKMI, SEMPRO, Perempuan Mahardika, Purple Code Collective, LBH Jakarta, KPR, YLBHI, BEM Jentera) Pp. Nining Elitos (massa ± 3000 orang) melakukan unjuk rasa pukul 10.00 WIB di Depan Gd. DPR / MPR RI Jl. Gatot Subroto.
Tuntutan : Batalkan Omnibus LAW, Tolak PHK, Bayarkan hakhak buruh selama diliburkan, Lindungi Kaum buruh dan rakyat kecil dari Pandemic Covid-19, Bebaskan Biaya Pendidikan sekolah, kuliah selama pandemi Covid-19.
5. DPP Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Pp. Erna Wati (massa ± 100 orang) melakukan unjuk rasa pukul 10.00 WIB di Depan Gd. DPR / MPR RI Jl. Gatot Subroto.
Tuntutan : Cabut dan Batalkan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Seluruh Claster).