Kasus Rizieq Shihab

PA 212 Desak Prabowo Pulangkan Rizieq Shihab Setelah Jabat Menhan, NasDem Bilang Tidak Relevan

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Prabowo Subianto (berdiri) saat diumumkan Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju, di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

DEWAN Pakar Partai NasDem Teuku Taufiqulhadi menilai permintaan Persaudaraan Alumni (PA) 212 kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memulangkan Rizieq Shihab, tidak relevan.

Taufiq, sapaan akrabnya, menilai tugas tersebut bukan merupakan ranah Menhan.

"Urusan keimigrasian seperti itu, bukan tugas Pak Prabowo sebagai Menhan, tapi ada bidang otoritas negara lainnya."

PA 212 Minta Prabowo Pulangkan Rizieq Shihab dalam Waktu 100 Hari, Gerindra: Itu Bukan Tugas Menhan

"Jadi jika meminta Pak Prabowo untuk memulangkan Habib Rizieq tidak relevan," kata Taufiq kepada Tribunnews, Kamis (24/10/2019).

Karena itu, mantan anggota Komisi III DPR ini menyarankan agar terlebih dahulu mengomunikasikan dengan pemerintah terkait rencana pemulangan Rizieq Shihab.

Ia juga menilai tak etis apabila PA 212 memberikan tenggat waktu kepada Prabowo Subianto untuk memulangkan Rizieq Shihab.

Ini Dia Menteri Jokowi Paling Kere, Total Kekayaannya Cuma Rp 84 Juta

"Pemerintah ini memiliki pemahaman terhadap warga negaranya, dan pasti tahu persoalan yang melingkupinya juga," tuturnya

"Jadi tak perlu melakukan ultimatum. Baiknya, bicarakan hal itu baik-baik dengan pemerintah agar bisa mengetahui duduk persoalan dengan jelas," sarannya.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menegaskan, pemulangan Rizieq Shihab bukanlah tugas Kementerian Pertahanan.

Dua Menpora Sebelumnya Terlibat Korupsi, Zainudin Amali Minta Didoakan

Hal itu ia katakan merespons permintaan PA 212 memberi target 100 hari kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memulangkan Rizieq Shihab.

"Terkait dalam hal permintaan Alumni 212 untuk mengembalikan Habib Rizieq, tentu itu menjadi tugas daripada kementerian terkait."

• Tak Ada Menteri Asal Papua di Kabinet Indonesia Maju, Ini Kata Juru Bicara Presiden

"Ada di situ Kementerian Luar Negeri yang bertanggung jawab terhadap seluruh WNI di luar negeri."

"Ada Kemenkum-HAM yang bertanggung jawab terkait dengan masalah-masalah hukum seluruh warga negara yang di luar negeri, termasuk Imigrasi," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

"Juga tentu menjadi urusan Kemendagri terkait politik dan sebagainya."

• Pesan Khusus Jokowi untuk Menpora Zainudin Amali: Sepak Bolanya, Pak!

"Setidaknya ada tiga kementerian ini yang terkait, dan tentu ini bukan menjadi tugas Kementerian Pertahanan," tuturnya.

Halaman
1234

Berita Terkini