Baca tanpa iklan
WAKIL Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengatakan, ada pesanan bandit-bandit di balik terbitnya revisi UU KPK yang disahkan DPR.
Namun, ia tak menjelaskan lebih lanjut ihwal siapa bandit-bandit yang ia maksud.
"Revisi UU KPK tersebut merupakan pesanan dari para bandit-bandit pencuri uang negara."
• Ini Tahapan Penyaringan 121 Calon Pengurus PSSI Sebelum Dipilih pada 2 November 2019
"Agar mempelemah KPK dalam memberantas dan menangkap para koruptor," kata Arief Poyuono saat dihubungi, Senin (7/10/2019).
Menurut Arief Poyuono, Perppu untuk membatalkan UU KPK hasil revisi memang harus diterbitkan oleh Presiden Jokowi.
Baginya, tak ada kebutuhan mendesak terkait revisi yang telah dilakukan pemerintah bersama DPR tersebut.
• Rangkaian Budaya Aceh Warnai Gebyar Pernikahan Indonesia ke-12, yang Mau Menikah Wajib Datang!
"Keberanian KPK hingga kini sudah punya prestasi dalam pemberantasan korupsi."
"Dan sudah menjadi lembaga yang sangat ditakuti para anggota legislatif, eksekutif yang punya behaviour (kebiasaan) maling dan suka pada korupsi uang negara," tegasnya.
Oleh sebab itu, secara pribadi, ia mendukung penuh ultimatum yang dilakukan oleh gerakan mahasiswa terkait Perppu KPK.
• PIDATO Lengkap Jokowi di Upacara HUT ke-74 TNI: Teruslah Jadi Tentara Profesional Kebanggaan Rakyat!
Ia pun berharap partai yang dinaunginya bersikap demikian.
"Saya harap Partai Gerindra juga ikut mendukung perjuangan mahasiswa dan masyarakat untuk meminta Jokowi mengeluarkan Perpu."
"Sebab, Prabowo kan juga mengatakan kalau korupsi di Indonesia sudah pada tahap stadium 4," bebernya.
• Hendropriyono Minta Dalang Demonstrasi Rusuh Dikumpulkan Lalu Disuruh Ganti Rugi
"Nah, kalau KPK dilemahkan dengan revisi, bisa-bisa korupsi di Indonesia bisa bikin kolaps perekonomian Indonesia dan kemiskinan makin menjadi-jadi," paparnya.
Dia pun mengajak seluruh elemen publik bersatu mendorong Jokowi menerbitkan Perppu KPK.
"Mari semua elite politik, rektor, dosen, guru, dan tokoh agama, kita dukung gerakan ultimatum mahasiswa dan masyarakat untuk mendeadline Jokowi untuk mengeluarkan Perpu UU KPK."
• DAFTAR Lengkap Bakal Calon Pengurus PSSI, Dari Politikus Hingga Wartawan
"Jika tidak juga di-perppu sesuai tengat waktu yang ditentukan, kita bergerak dukung gerakan mahasiswa kepung Gedung MPR/DPR serta Istana," bebernya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mendapatkan banyak masukan dari puluhan tokoh senior di berbagai bidang yang diundang ke Istana Merdeka, Kamis (26/9/2019) sore.
Jokowi berjanji mempertimbangkan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk membatalkan revisi UU KPK yang telah disahkan DPR melalui paripurna.
Mengenai banyaknya gelombang aksi mahasiswa hingga pelajar di daerah maupun di ibu kota, Jokowi mengapresiasi aksi-aksi tersebut karena itu bentuk demokrasi.
• PROFIL Singkat 5 Anggota BPK Terpilih, dari Aktivis Korban Penculikan Sampai Terlibat Panama Papers
"Apresiasi saya terhadap demonstrasi mahasiswa yang saya kira sebuah bentuk demokrasi di negara kita."
"Dan masukan-masukan yang disampaikan dalam demontrasi menjadi catatan besar dalam rangka memperbaiki yang kurang di negara kita," tutur Jokowi di Istana Merdeka.
Mantan Wali Kota Solo ini menekankan, yang paling penting ialah aksi unjuk rasa jangan sampai merusak fasilitas umum dan anarkis.
• Menkumham Bilang RKUHP Upaya Memutus Warisan Belanda, Lalu Sebut Indonesia Sudah Sangat Liberal
"Besok kami akan bertemu dengan para mahasiswa, utamanya BEM," tegas Jokowi.
Jokowi menerima banyak masukan dari sejumlah tokoh mengenai revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Banyak masukan meminta Jokowi menerbitkan Perppu untuk menggantikan UU KPK yang telah disahkan DPR.
• DITANYA Kepanjangan RKUHP, Pelajar: Enggak Tau Bang, Teman-teman Menolak, Saya Juga Ikut Menolak
"Tadi banyak masukan dari para tokoh pentingnya menerbitkan perppu," ujar Jokowi dalam jumpa pers bersama para tokoh di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (26/9/2019).
Jokowi akan mengkaji dan mempertimbangkan masukan dari para tokoh tersebut.
"Tentu saja ini akan kita hitung kalkulasi, akan kita pertimbangkan, terutama dari sisi politiknya," jelas Jokowi.
• Logonya Terpampang di Ambulans yang Diduga Angkut Batu dan Bensin, Begini Penjelasan Angkasa Pura II
Jokowi berjanji segera mengkaji dan memutuskan akan menerbitkan Perppu atau langkah lain.
"Tadi sudah saya sampaikan kepada beliau-beliau ini secepat-cepatnya dalam waktu sesingkat-singkatnya, ujar Jokowi.
"Dan nanti setelah kita putuskan akan kita sampaikan kepada para senior, dan para guru-guru saya," ucap Jokowi.
• Anies Baswedan Sebut Ambulans Pemprov DKI yang Disita Polisi Cuma Satu, Empat Sisanya Milik PMI
Presiden Jokowi mengundang puluhan tokoh mulai dari budayawan, ahli hukum, seniman, hingga pengusahan ke Istana Merdeka Jakarta, Kamis (26/9/2019) sore.
Mengawali pertemuan, Presiden Jokowi sempat mengucapkan terima kasih atas kehadiran puluhan tokoh tersebut ke kantornya.
"Saya ingin menyampaikan beberapa hal baik yang berkaitan dengan kebakaran hutan, yang berkaitan dengan papua," ucap Jokowi membuka pertemuan.
• Lima Ambulans Diduga Bawa Batu, Anies Baswedan: Potensi Paramedis Kena Fitnah Selalu Ada
Dalam pertemuan ini, Presiden Jokowi juga membahas masalah UU KPK dan RUU KUHP.
Dua RUU ini menuai pro kontra hingga muncul aksi gelombang demonstrasi besar-besaran di Gedung DPR yang berujung kerusuhan.
"Kemudian yang berkaitan dengan masalah UU KPK, RUU KUHP, dan juga yang berkaitan dengan demonstrasi-demonstrasi pada beberapa hari ini," papar Jokowi. (Igman Ibrahim)