Baca tanpa iklan
GURU Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menegaskan bahwa isu diskriminatif, rasisme, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua tidak punya dasar.
Selama inu OPM atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) selalu menyuarakan isu tersebut setiap ada permasalahan di Papua
Hikmahanto mengatakan, narasi OPM selalu mengarah kepada disintegrasi. Termasuk ketika muncul dua peristiwa yang terjadi di Surabaya dan Wamena, Jayawijaya.
• Tangsel Bakal Bangun Track Sepeda di Pinggiran Cisadane
"Pascareformasi pemerintah sudah meratifikasi berbagai perjanjian internasional yang intinya pemerintah berkomitmen menghapuskan segala bentuk diskriminasi, khususnya bagi kaum minoritas termasuk perempuan. Jadi tuduhan diskriminatif sehingga perlu ada pemerintahan alternatif di Papua, sama sekali tidak mendasar," ujarnya kepada wartawan, Minggu (6/10/2019).
Ia menambahkan, di banyak negara, termasuk Amerika Serikat ada rasisme dalam masyarakatnya.
Akan tetapi masalah tersebut pun selesai tanpa harus adanya referendum.
• SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming MotoGP Thailland, Quartararo Melesat, Marquez Urutan Dua
“Apakah mereka tidak tahu bahwa NKRI dibangun berdasarkan suku, ras, dan etnis yang beragam," tegasnya.
Oleh karenanya, ia menyarankan agar pemerintah tidak memberi atensi berlebihan dengan manuver diplomasi OPM, termasuk para pendukungnya.
"Selain itu, pemerintah harus menahan emosi publik di Indonesia atas setiap manuver diplomasi OPM dengan memberi pemahaman bahwa tindakan-tindakan OPM tidak berimplikasi bagi keberadaan Papua," jelasnya.
• Jalur Puncak Akan Diubah Jadi Sistem 2-1, Uji Coba Mulai 27 Oktober 2019: Simak Penjelasannya
Selain itu, pemerintah harus terus membangun Papua dan masyarakat tidak perlu saling membedakan antara warga Papua atau pendatang karena semua adalah warga Indonesia.
"Hal ini yang harus terus dikomunikasikan pemerintah ke dunia. Bukan mengkhawatirkan masyarakat internasional akan bersikap lain ketika ada manuver diplomasi OPM," ujarnya.
• Hanif Dhakiri Sebut Pemerintah Tidak Pernah Berencana Gaji Pengangguran
Terhadap munculnya suara dari negara-negara Pasifik yang kerap mempermasalahkan Papua, menurutnya pemerintah Indonesia bisa mengambil beberapa langkah.
Mulai dari memberikan pemahaman kepada elit-elit politik negara-negara di Pasifik bahwa Papua bagian dari NKRI dan menunjukkan kemajuan Papua yang sama dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia.