Baca tanpa iklan
Secara matamatis, gurauan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil masuk akal.
Begitu mengetahui data kependudukan hasil sensus Badan Pusat Statistik ( BPS), Ridwan Kamil sedikit bergurau dengan memberi pernyataan tentang poligami di Jawa Barat.
Dia mengatakan, poligami di Jawa Barat agak sulit karena jumlah penduduk laki-laki di Jawa Barat lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuannya.
Perbedaan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin ini mencapai 620 ribu.
"Sekadar highlight kecil, di Jabar lelakinya lebih banyak 620 ribu orang dibandingkan perempuannya. Poligami agak susah ya, lelaki terlalu banyak," kata Gubernur yang akrab disapa Emil ini seusai melakukan pertemuan dengan Kepala BPS Jawa Barat Dody Herlando, di Gedung Negara Pakuan Bandung, Rabu (3/7/2019).
Dalam kesempatan tersebut, Emil mengatakan setiap 10 tahun sekali dilakukan sensus penduduk sehingga pada tahun 2020 akan dilakukan sensus penduduk serentak secara nasional oleh BPS.
"Dan metodenya sensus penduduk ini baru, kombinasi antara kemandirian warga dengan mengupdate sendiri data mereka secara online melalui ketua RT," katanya.
Nantinya, kata Gubernur Emil, survei akan dilakukan secara digital dengan melakukan updating yang dilanjutkan dengan verifikasi oleh petugas sensus.
Hal tersebut dilakukan untuk memastikan kombinasi ini bisa menunjukan seberapa tinggi tingkat melek digital warga Indonesia.
Emil juga menyatakan pihaknya sering kali menemukan sejumlah daerah di Jawa Barat yang angka penduduknya naik-turun.
Hal itu bukan karena kelahiran dan kematian, melainkan disebabkan adanya migrasi penduduk, seperti di Kabupaten Indramayu yang data kependudukan sering kali turun karena banyaknya penduduk yang bermigrasi ke kota besar.
Sebaliknya, di Kota Bekasi data seringkali melebihi dari catatan data kependudukan.
"Jadi Pemprov harus punya data yang bisa membuat belanja APBD ini akurat, jangan sampai ngasih hibah terus ke orang ternyata dia sudah jadi kelompok menengah ataupun sebaliknya dia layak dibantu.
Tapi, tidak ada di data sehingga uangnya jadi tidak tepat sasaran. Ini kan cukup merepotkan bagi manajemen anggaran kita kalau datanya tak akurat," ucap Emil.
Sensus mandiri akan diperkuat dengan terbitnya Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang penggunaan satu data. Semua instansi pusat dan daerah diharuskan kompak dalam menyamakan data kependudukan.
Emil mengatakan, basis data utama kependudukan tetap oleh Disdukcapil. Rencananya, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Disdukcapil se-Jawa Barat dan instansi penyuplai data lainnya untuk mengetahui kondisi secara pasti jumlah penduduk di setiap daerah.
Kepala BPS Jawa Barat Dody Herlando menuturkan meskipun sensus dilakukan secara mandiri melalui digital, tetapi pada tahap awal sensus secara konvensional pun masih dilakukan.
"Iya sisanya konvensional sensus ke lapangan. Makanya yang menjadi basis data awalnya tetap Disdukcapil yang statusnya adalah de jure, sedangkan BPS akan memperhatikan de facto.
Warga setahun ini tinggalnya di mana. Inilah dua khasanah data yang nantinya saling melengkapi untuk kepentingan kebijakan pembangunan," katanya.