Baca tanpa iklan
Menurutnya, bila salah satu kubu menunjuk lembaga lainnya untuk diminta mengaudit IT KPU, maka secara tidak langsung lembaga yang ditunjuk khawatir punya keberpihakan.
Kemudian, Ilham mengusulkan jalan tengahnya.
Dia menyarankan kedua kubu tim kampanye pemilihan presiden, BPN dan TKN, untuk mencari lembaga independen yang telah mendapat kesepakatan bersama, untuk mengeksekusi audit forensik tersebut.
• Bunuh Tukang Sayur Lalu Bakar Rumah Sendiri, Pria Gangguan Jiwa Sempat Diikat dan Dihajar Warga
"Proses mekanismenya kan enggak begitu, tapi kalau mereka menunjuk orang, juga udah tentu keberpihakan. Bagusnya, cari lembaga independen dan disetujui bersama," usulnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon tidak bisa menolerir adanya kesalahan input formulir C1 ke Situng KPU, hanya karena alasan human error.
Perkembangan teknologi yang begitu canggih di zaman sekarang, kata dia, harusnya diimbangi dengan sumber daya manusia yang mumpuni untuk pihak operator.
• Ini Alasan Polisi Jadikan Eks Kapolda Metro Jaya Sofyan Jacob Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Makar
Bahkan, Fadli Zon membandingkan pekerjaan operator penginput Situng dengan pelajar di bangku SMA.
Katanya, persoalan menginput data dengan kombinasi angka yang tak terlalu banyak, bisa dengan mudah dilakukan oleh pelajar di bangku SMA.
"Enggak boleh ada human error. Kita kan udah canggih, saya kira anak SMA saja sudah jago itu," kata Fadli Zon di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Jumat (3/5/2019).
• Sidang Sengketa Pilpres 2019 Terbuka untuk Umum, Media Boleh Siarkan Langsung
Petugas operator dengan keahlian yang dimiliki, kata Fadli Zon, sepatutnya bisa mengira-ngira sendiri berapa jumlah DPT di setiap TPS. Karena, KPU sudah membatasi hingga maksimal 300 orang per TPS.
Sehingga, paparnya, ketika ada suara masuk ke Situng dengan jumlah fantastis dengan angka suara mencapai ribuan, sepatutnya mereka bisa mendeteksi sendiri bahwa telah terjadi kesalahan.
"Harusnya langsung ter-reject, sehingga terverifikasi. Ini yang tidak terjadi dalam sistem ini. Misalnya, kita udah tahu jumlah DPT di setiap TPS, walaupun ada penambahan kita tahu berapa, tidak mungkin ada 1.000 orang di satu TPS," tuturnya.
• BREAKING NEWS: Mantan Kapolda Metro Jaya Sofyan Jacob Jadi Tersangka Kasus Dugaan Makar
"Jadi kalau ada angka di TPS sampe seribu, dua ribu, apalagi ada yang delapan ribu, itu kan mustahil. Harusnya dengan sendirinya ter-reject, tidak terverifikasi, dan tidak masuk dalam Situng," sambungnya.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu, meski KPU mengaku terus mencari kesalahan input dan meminta peran serta masyarakat, kasus seperti ini tidak boleh dibiarkan terus menerus terjadi dalam Situng KPU.
Maka itu, dia mengusulkan kepada KPU untuk menyetop beberapa hari real count tersebut, sambil perbaiki sistem yang digunakan.
• Ini Detail Pengawalan Melekat yang Didapat Sembilan Hakim MK Saat Tangani Sengketa Pilpres 2019