Baca tanpa iklan
Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo.
"Betul, informasi dari As Ops demikian," ujar Dedi Prasetyo ketika dikonfirmasi, Selasa (21/5/2019).
Ada pun surat telegram itu bernomor STR/281/V/OPS.1.1.1./2019 dan diterbitkan pada Senin (20/5/2019) kemarin.
• Prabowo Akui Berat Tempuh Jalan Anti Kekerasan, Minta Pendukungnya Jangan Balas Jika Dipukul
Melalui surat itu, terdapat perintah khusus kepada personel Polri yang berdinas di satuan kerja Mabes Polri, untuk mengikuti apel batalion kerangka tiap pukul 08.00 WIB di Lapangan Baharkam Polri.
Selain itu, personel Korps Bhayangkara juga diperintahkan mengenakan pakaian dinas lapangan (PDL).
Disebutkan pula, masing-masing kepala satuan kerja atau kepala satuan wilayah diminta selalu melaporkan perkembangan situasi yang terjadi di wilayah, dan menyiapkan langkah-langkah antisipatif.
• BREAKING NEWS: Polda Metro Jaya Tarik SPDP dengan Terlapor Prabowo Subianto
Sebelumnya, sejumlah tokoh mendeklarasikan Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat, di Jalan Proklamasi, Jakarta, Jumat (17/5/2019).
Mereka yang hadir dalam deklarasi tersebut adalah Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, Politikus Partai Berkarya Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto, dan Ketua Umum FPI Ustaz Sobri Lubis.
Ada juga Sekjen FUI Al-Khaththath, mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai, CEO Seknas PADI Marwan Batubara, dan lainnya.
• Ini Alasan Polisi Tarik SPDP Prabowo Subianto
Marwan mengatakan bahwa gerakan kedaulatan rayat dibentuk sebagai respons adanya dugaan ketidakadilan di Pemilu 2019, mulai dari ketidaknetralan KPU, ASN, dan aparat.
"Belum lagi calon petahana yang tidak ambil cuti, sehingga ini nyampur sebagai paslon dan sebagai pelaksana pemerintahan," ujarnya.
"Fasilitas negara itu sudah dipisahkan, yang mestinya dia cuti itu diatur. Nah, peraturan itu sendiri dbuat untuk menguntungkan petahana," sambung Marwan.
• Jokowi: Kalah Itu Pasti Enggak Puas, tapi Jangan Aneh-aneh Lah
Menurutnya, gerakan kedaulatan rakyat merupakan akumulasi dari ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019.
Karena, Marwan mengatakan Pemilu 2019 bukan lagi hanya dikategorikan sebagai kecurangan pemilu, melainkan juga kejahatan sistemik.
Ada pun tindakan konkret dari gerakan kedaulatan rakyat adalah aksi unjuk rasa secara damai.
• Hari Ini Polda Metro Jaya Periksa Amien Rais, Status Saksi Bisa Berubah Menjadi Tersangka