Baca tanpa iklan
KEDUTAAN Besar Amerika Serikat (Kedubes AS) di Jakarta mengeluarkan security alert alias peringatan keamanan bagi warganya di Indonesia.
Hal itu dilakukan jelang pengumuman hasil Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)) pada 22 Mei pekan depan.
Peringatan keamanan tersebut dikeluarkan pada Jumat (17/5/2019) kemarin di laman Kedubes AS, https://id.usembassy.gov/security-alert-u-s-embassy-jakarta-indonesia-may-17-2019/.
• Kata Fahri Hamzah, Negara Demokrasi Itu Rakyatnya Cerewet
Peringatan tersebut ditujukan untuk seluruh warga Negeri Paman Sam di Indonesia.
Berikut ini keterangan tertulis yang dikutip dari laman tersebut:
"Pada 22 Mei 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengumumkan hasil resmi pemilihan presiden dan legislatif Indonesia.
• Mengapa Kubu 02 Menolak Hasil Pilpres tapi Terima Hasil Pileg? Ini Penjelasan Fadli Zon
Pejabat kepolisian Indonesia secara terbuka menyebutkan risiko terorisme meningkat sehubungan dengan pengumuman hasil resmi pemilu, serta media telah melaporkan penangkapan WNI baru-baru ini atas tuduhan terorisme.
Demonstrasi dapat terjadi di tempat-tempat publik yang berada di Jakarta pusat, termasuk kompleks KPU di Menteng, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di MH. Thamrin, serta KPU kota-kota lain, seperti Surabaya dan Medan.
Polisi Indonesia juga menyatakan, personel keamanan ditambah guna mengamankan kantor KPU dan lokasi lain di Jabodetabek, serta mengamankan lalu lintas.
• Amien Rais Nilai Wiranto Perlu Dibawa ke Mahkamah Internasional Gara-gara Hal Ini
Warga AS diharapkan menghindari lokasi-lokasi kemungkinan demontrasi terjadi dan tetap memantau perkembangan terkini melalui media.
Waspadai lingkungan sekitar Anda, dan praktikkan kesadaran keamanan pribadi setiap saat.
Daftarkan diri Anda dalam Program Pendaftaran Pelancong Cerdas (LANGKAH) untuk menerima pembaruan keamanan.
• Amien Rais Nilai Wiranto Perlu Dibawa ke Mahkamah Internasional Gara-gara Hal Ini
Ikuti Konsulat Jenderal AS di Surabaya di Twitter dan Facebook dan Kedutaan Besar AS di Jakarta di Twitter dan Facebook."
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Heather Variava mengatakan, security alert atau peringatan keamanan yang dikeluarkan Kedubes AS di Jakarta terkait pengumuman hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei, merupakan hal lumrah.
Menurut Heather, security alert atau peringatan keamanan tersebut tak memiliki motif apa pun.
• Amien Rais Ganti Istilah People Power dengan Gerakan Kedaulatan Rakyat, Takut Diciduk Polisi?
Hal itu semata-mata agar warga Amerika Serikat di seluruh Indonesia dapat lebih waspada dan berhati-hati.
"Kami mengeluarkan imbauan untuk warga Amerika Serikat pada hari itu (Jumat) untuk berhati-hati. Dan ini merupakan imbauan rutin dan terjadi di semua kedubes," jelas Heather di kediamannya, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2019) malam.
Sebelumnya, Menkopolhukam Wiranto meminta TNI-Polri tetap mengedepankan sisi humanis dalam mengamankan KPU, Bawaslu, dan obyek vital lainnya.
• Ini Hasil Penghitungan Suara Internal BPN Prabowo-Sandi, Ternyata Tak Sampai Menang 62 Persen
Permintaan itu dilakukan jelang pengumuman hasil Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei pekan depan.
"Mengenai ancaman ada rencana menduduki dan bakal terjadi konflik dengan aparat keamanan, saya perintahkan polisi dan tentara senapan simpan dulu," ucap Wiranto saat memberikan pengarahan dalam acara Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019 di Grand Paragon Hotel, Jakarta Barat, Kamis (16/5/2019).
"Pakai pentungan saja. Itu pun kalau tidak perlu enggak usah," sambungnya.
• Prabowo Tulis Surat Wasiat Setelah Tolak Penghitungan Suara yang Dilakukan KPU, Apa Isinya?
Wiranto juga meminta Polri menerjunkan Pasukan Asmaul Husna khusus di KPU dan Bawaslu pada 22 Mei 2019, untuk mendinginkan suasana.
"Di KPU dan Bawaslu yang jaga pakai pasukan Asmaul Husna, yang pakai putih-putih. Keluar biaya tidak apa-apa yang penting bisa rangkul-rangkulan, jangan ada pentung-pentungan. Mudah-mudahan tidak ada konflik di sana," harapnya.
Pasukan Asmaul Husna sebelumnya pernah pula mengamankan aksi demonstrasi di depan Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (10/5/2019) pekan lalu.
• Deja Vu Lagi, Prabowo Tolak Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019, Sama Seperti Pilpres 2014
Pasukan ini pertama kali dibentuk saat mengamankan Aksi Bela Islam 411 dan 212 pada 2016 silam.
Bukannya menenteng senjata, pasukan yang adalah anggota Brimob ini justru melengkapi diri dengan sorban dan peci putih. Sekilas penampilan mereka mirip tokoh agama.
Tim ini terdiri dari anggota Brimob pilihan dari berbagai daerah. Syarat menjadi anggota Asmaul Husna adalah hafal Asmaul Husna.
• Ratna Sarumpaet Bilang Pejabat Publik Tidak Boleh Bohong, Kalau Public Figure Boleh
Mereka juga dituntut memiliki pemahaman agama yang baik dan mampu berzikir.
Dalam mengamankan aksi unjuk rasa, pasukan ini akan berbaur dan bersama pengunjuk rasa ikut salat serta berzikir bersama.
Wiranto kemarin membuka sekaligus memberikan pengarahan dalam acara Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019 di Grand Paragon Hotel, Jakarta Barat.
• Ini Alasan Eggi Sudjana Menolak Ditahan, Meski Akhirnya Dimasukkan Juga ke Rutan Polda Metro Jaya
Dalam arahannya, Wiranto menyampaikan rakor ini digelar untuk menghindari terjadinya konflik nasional setelah Pemilu 2019. Terlebih jelang 22 Mei 2019 saat rekapitulasi Pemilu 2019, banyak isu soal people power.
"Ini semua membuat masyarakat cemas, oleh karena itu rapat hari ini merupakan satu sinergitas dari pusat dan daerah," jelasnya.
"Dari semua kementerian dan lembaga termasuk yang ada di bawahnya kepolisian, TNI, hingga pemerintah daerah. Ini mensinergikan hal-hal negatif yang mungkin terjadi yang berujung pada konflik sosial," papar Wiranto.
• Fadli Zon Bikin Sajak Teranyar Berjudul Rakyat Bergerak, Katanya Negeri Ini Makin Rusak
Wiranto menuturkan, pihaknya mengapresiasi Pemilu 2019 sudah selesai dan mendapat apresiasi dari 39 negara.
Namun, sementara ini masih menyisakan masalah dalam hal penghitungan suara, karena masih ada pihak-pihak yang tidak mengakui penghitungan.
Bahkan, ada yang tidak mengakui hasil Pemilu 2019 yang akan diumumkan oleh KPU. Termasuk, ada juga indikasi tidak mau melaporkan kepada lembaga yang sudah ditunjuk, misalnya perselisihan angka jumlah hasil ke MK, tapi melaksanakan dengan tanda kutip people power.
• Hasil Rekapitulasi Suara Tingkat Nasional di 19 Provinsi, Prabowo-Sandi Baru Unggul di Lima Daerah
"Polisi dan TNI kan sudah menunjukkan suatu iktikad yang sangat luar biasa, mereka bersatu padu melakukan pengamanan secara maksimal. Sehingga masyarakat tidak perlu takut, khawatir, tenang-tenang saja, jalani kehidupan seperti biasa," imbau Wiranto.
Dia juga mengajak seluruh pimpinan nasional hingga daerah, agar bersama-sama merawat persatuan dan kesatuan bangsa, supaya tidak terjadi konflik sosial. Dia juga meminta semua pihak dapat menerima hasil Pemilu 2019 secara legawa.
"Artinya ya mengakui itu kalau ada masalah-masalah salurkan ke hukum ke lembaga hukum yang sudah disiapkan. Ada MK, DKPP, ada Bawaslu, ada Gakkumdu," ucapnya.
Wiranto Minta Jangan Ada Pengerahan Massa dari Daerah ke Jakarta
Wiranto pun meminta pejabat di daerah melarang warganya untuk mengikuti ajakan people power di Jakarta pada 22 Mei 2019.
"Bagaimana supaya tidak ada penumpukkan massa? Saudara tolong dari daerah jangan biarkan masyarakat keluar daerah menuju Jakarta," pinta Wiranto.
Wiranto juga mewanti-wanti jangan sampai pejabat di daerah termasuk kepala desa, Kapolsek, Danramil, Bhabinkamtibmas, hingga Bhabinsa, tidak bisa membendung warga untuk ke Jakarta.
• Eggi Sudjana Ditahan, Fadli Zon Ungkap Sembilan Laporannya Tidak Diproses Polisi
"Pusat dan daerah harus sinergi, jangan ada kerembesan di ibu kota. Jelaskan ke masyarakat tidak perlu ke Jakarta. Terlebih lagi tengah puasa, nanti sahur dan buka bagaimana. Pasti mereka akan berpikir," tuturnya.
Sementara, Kadiv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal menjamin situasi kamtibnas pada 22 Mei 2019 akan aman.
"Ya, kita jamin aman (tanggal 22 Mei 2019). Polisi di-backup oleh TNI, meyakinkan semua wilayah NKRI, Insyaallah aman," ceus Iqbal di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (16/5/2019).
• Fadli Zon: People Power Itu Konstitusional
Iqbal menegaskan, Polri tidak melarang semua pihak untuk menyuarakan pendapatnya.
Namun, ia mengimbau agar pendapat itu disampaikan dalam koridor undang-undang (UU) atau hukum yang berlaku.
"Bahwa penyampaian pendapat di muka umum itu tidak absolut, bisa dilakukan apa namanya, seenaknya. Ada batasan-batasan, menghormati hak asasi orang, memperhatikan persatuan dan kesatuan bangsa dan sebagainya," paparnya.
• BPN Prabowo-Sandi Sebut Pilpres 2019 Curang, tapi Pileg Tidak
Mantan Wakapolda Jawa Timur itu mengatakan agar masyarakat tidak boleh terlalu percaya dengan sejumlah informasi yang beredar di media sosial.
Akan tetapi, jenderal bintang dua itu menegaskan pihaknya tidak akan meng-under estimate dan berjaga untuk segala kemungkinan-kemungkinan yang ada.
"Mabes Polri sudah menyiapkan berbagai kemungkinan-kemungkinan kontigensi dan sebagainya. Sudah kita siapkan," terangnya.
• KPU: Hasil Pemilu 2019 Belum Ditetapkan, yang Ditolak Apanya?
"Prinsipnya kami melakukan upaya persuasif maksimal, menyampaikan hal yang tidak boleh dilakukan," cetusnya.
"Tetapi kalau ada siapa pun, kelompok mana pun, yang melakukan upaya-upaya melanggar hukum, anarkis, tentunya kami ada mekanisme di lapangan," sambung Iqbal. (Rina Ayu)