Baca tanpa iklan
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman enggan menuruti usulan untuk menyimpan kotak suara Pemilu 2019 di Kantor Komando Rayon Militer (Koramil) setempat, pasca-pencoblosan.
Meskipun jika KPU akhirnya menuruti usulan tersebut, katanya, rasa curiga terhadap penyelenggaraan Pemilu tidak akan pernah hilang.
"Nanti kalau saya simpan di sana ada yang curiga lagi," ujar Arief Budiman di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).
• Setelah Nodai ABG, Kakek Berumur Setengah Abad Selipkan Uang Rp 150 Ribu Lalu Pergi
Lagipula, lanjutnya, lembaga penyelenggara pemilu tersebut sudah punya Peraturan KPU (PKPU), yakni mekanisme yang mengatur proses penyelenggaraan Pemilu 2019.
KPU akan tetap melaksanakan seluruh tahapan dan proses Pemilu sesuai peraturan yang telah mereka buat sebelumnya.
KPU, tuturnya, tidak akan nengubah atau buat peraturan baru hanya demi memuaskan salah satu pihak.
• Pemilu Semakin Dekat, Wakapolri Bilang Keributan di Media Sosial Sudah Bergeser ke Dunia Nyata
"Saya katakan KPU sudah menyusun aturannya, baik untuk Pemilu maupun Pemilukada. Aturan itulah yang akan dijalankan," tegas Arief Budiman.
Usulan penyimpanan kotak suara berisi hasil pencoblosan itu datang dari Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Andre Rosiade.
Dia was-was adanya potensi kecurangan, karena orang di perangkat daerah hingga desa, banyak yang mendeklarasikan diri mendukung Jokowi-Maruf Amin.
• Elektabilitas Jokowi Melorot 8 Persen Gara-gara Fitnah Emak-emak, Kubu 02: Itu Hanya Butiran Debu
Dia menyebut rawan kecurangan, bila kotak suara berbahan kardus itu disimpan di kantor camat yang terang-terangan mendukung paslon petahana.
"Kita menyaksikan secara telanjang sekarang bahwa gubernur, wali kota, bupati, bahkan camat, kepala desa mendeklarasikan diri mendukung Pak Jokowi. Ini menunjukkan ada Indikasi tidak netral aparatur pemerintah. Nah, kenapa enggak kita taruh di kantor Koramil?" paparnya.
Andre Rosiade juga menjelaskan, ketika kotak suara itu disimpan di Koramil, maka kedua belah pihak bisa saling menjaga.
• Diciduk Polisi karena Isap Sabu, Sandy Tumiwa: Saya Lagi Galau
Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais ikut dalam aksi unjuk rasa menuntut pemilu jujur tanpa kecurangan, bersama Forum Umat Islam (FUI), di depan Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).
Amien Rais yang juga menjabat anggota Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, meminta KPU dan Bawaslu independen dan profesional, sehingga tidak ada kecurangan dalam pemilu.
Bila penyelenggara pemilu, tidak profesional Amien Rais mengancam akan membuat perhitungan.
• 34 Kapal yang Terbakar di Muara Baru Tidak Diasuransikan, Kerugian untuk Sementara Rp 23,4 Miliar
"Jangan sampai KPU dan Bawaslu main sendiri di samping, pelaksana dibayar untuk jujur. Karena itu, kalau sampai terjadi kecurangan masif dan sistematis, kita akan buat perhitungan," kata Amien Rais di Kantor KPU.
Amien Rais mengancam akan menyerukan perang politik bila ditemukan adanya kecurangan. Perang politik yang dimaksud adalah memberikan pelurusan kepada masyarakat mengenai proses pemilu yang telah dilakukan.
"Bentuknya apa? Bentuknya tidak akan ada perang parsial, tapi perang politik. Kita gunakan hak kita sebagai warga negara untuk memberikan pelurusan," ujarnya.
• Susi Pudjiastuti: Tirulah Saya! Sekolah Tidak Tinggi tapi Banyak Membaca
Amien Rais masih yakin KPU dan Bawaslu akan bekerja secara profesional dan independen. Amien Rais mendoakan KPU dan Bawaslu diberi hidayah dalam menjalankan tugasnya.
"Kalau KPU jujur, bagus, kita doakan semoga mendapatkan hidayah, rahmat, dan dimuliakan Allah dunia dan akhirat. Tetapi, kalau KPU sampai curang, kita doakan KPU laknat, hidupnya sengsara dunia dan akhirat, saya kira itu," tegasnya.
Amien Rais juga berjanji akan mengaudit forensik IT KPU pada awal April mendatang. Amien Rais akan datang ditemani pasukan IT Prabowo-Sandi untuk meminta audit forensik tersebut ke KPU.
• Persib Kalah di Laga Pembuka Piala Presiden 2019, Umuh Muchtar Curiga Wasit Dendam
"Saya peringatkan, awal April tim adil makmur akan datang dengan full force IT-nya. kita akan meminta audit forensik terakhir," beber Amien Rais.
Menurut Amien Rais, KPU harus bersedia diaudit. Apabila tidak, maka ia menilai KPU memang berniat curang memanipulasi sistem IT nya.
"Kalau enggak mau berarti memang ada niat curang ya. Saya belum bisa mengatakan ada curang atau tidak, sekalipun gejala-gejala itu sudah kelihatan, terang benderang. Tapi kita masih husnuzon, kita masih ada agak baik sangka," paparnya.
• LIVE STREAMING Tottenham Hotspur Vs Arsenal: Aaron Ramsey Bawa Tim Tamu Unggul 0-1
Amien Rais mengatakan pihaknya mensinyalir adanya kecurangan karena ada 31 juta DPT ganda. Juga, katanya, adanya temuan KTP yang berceceran di sejumlah tempat.
"Sudah ada 31 juta (DPT ganda) disisir ternyata semua bodong. Kemudian ratusan ribu e-KTP, ada yang dibuang ke sawah, ke sungai, ke tong sampah, dan berceceran di jalan. Ini apa apaan?" ucapnya.
Sementara, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai, apa yang disampaikan Amien Rais berbahaya, karena berupaya mendelegitimasi penyelenggara pemilihan umum (Pemilu).
• Ibu Tersangka Kasus Ujaran Kebencian di Karawang: Maafkan Anak Saya Pak Jokowi, Tolong Lepaskan
Hasto Kristiyanto menyikapi pernyataan Amien Rais dalam aksi di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jumat (1/3/2019).
Dalam aksi itu, Amien Rais Rais menyebut ada gejala kecurangan luar biasa sejak enam bulan lalu. Hasto Kristiyanto berpandangan, Amien Rais berupaya mendelegitimasi penyelenggara Pemilu.
"Bapak Amien Rais melakukan upaya yang menurut saya sangat berbahaya disampaikan," ujar Hasto Kristiyanto saat konsolidasi internal PDIP di Lampung Tengah, Jumat (1/3/2019) malam.
• Prabowo: Mungkin Hidup Saya Lebih Enak Kalau Tidak Jadi Presiden
Hasto Kristiyanto menerangkan, sejak dulu PDIP konsisten agar Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu diperbaiki dan penyelenggara Pemilu tetap netral.
"Bagaimana agar alat-alat negara tidak boleh digunakan," cetusnya.
Sebab, menurut Hasto Kristiyanto, PDIP memilki pengalaman buruk di masa lalu. Terutama, pada Pemilu 2004 dan 2009. Ia menyanggah bakal terjadi kecurangan pada Pemilu 2019.
"Karena itulah justru ketika kita berada dalam kekuasaan pemerintahan, kita tidak ingin menggunakan kekuasaan dengan cara-cara yang tidak benar," ujar asto Kristiyanto. (Danang Triatmojo)