Alasan Said Didu Ungkap Acara Kegiatan Pemerintah Tidak Boleh Dibiayai CSR BUMN

ini terjadi maka hancurlah BUMN.

• Saat Debat Prabowo Dinilai Riang Gembira dan Santai Sedang Jokowi Dinilai Emosional

• Ahok Ganti Panggilannya Jadi BTP dan Saat Bebas akan Berlibur ke Tempat yang Belum Disebutkan

Kicauan tersebut juga mendapatkan banyak respons netizen di antaranya diungkap @kristubagusx:

biasanya macan daerah lebih sangar om....kalo pusatmah cuma sekali-sekali....kalo didaerahkan sering ketemu...klo da minta sharing gimana?

Secara teoritis oke, tapi ini wilayah abu2 yg sangat rawan dan harud dihindari thdp kegiatan pemerintah. Kalau pola sharing cost dibuka maka nanti ada permintaan sharing cost dari pemda, polisi, tentara, jaksa, hakim dan penguasa lain ke BUMN maka hancurlah BUMN.

Mention saya terkait larangan BUMN membiayai kegiatan pemerintah dipelintir menjadi seakan BUMN tdk boleh kerjasama dg BUMDes. Padahal, yg saya soroti adalah BUMN tdk boleh biayai kegiatan pemerintah. Sepertinya acara Presiden di Garut juga bukan acara BUMNDes kok.

Dari acara yg terlihat di publik tdk ada acara BUMDes dg BNI - itu semua acara Presden kok.

Tanggapan juga disampaikan oleh pihak yang diduga merupakan perwakilan atau juru bicara Kementerian Desa (Kemendes).

Akun @SandjojoCenter memberikan penjelasan:

2. @KemenDesa spt surat itu dlm kegiatan ini hanya memfasilitasi kerjasama BNI sebagai badan usaha/perusahaan dengan BUMDES sebagai komitmen Presiden @jokowi utk menghidupkan ekonomi perdesaan.

Terkait penjelasan itu, Muhammad Sad Didu pun menjelaskan pandangannya:

Kalau presiden sbg undangan dan itu acara BNI berarti ada undangan dari BNI dan ada sambutan tuan rumah.
Semoga bisa dibantu dapat undangan tsb agar menjadi clear.

Saya menyoroti kasus "bantuan" @BNI pada acara kenegaraan yg dilaksanakan oleh KemenDes krn saya melihat dan dapat laporan bhw BUMN banyak yg diminta membiayai hal2 yg jelas2 bukan tugasnya.

Ini demi menyelamatkan BUMN ke depan.

Kemendes dan BNI sdh berikan penjelasan terkait pembiayaan BNI pada acara Bpk Presiden di Garut dg alasan ada kerjasama Kemendes dg BNI.

Saya katakan, kerjasama pemerintah dg BUMN tdk boleh jadi dasar bhw kegiatan pemerintah dibiayai oleh BUMN.