Anggaran Pendidikan Jakarta Tembus Rp 3,4 Triliun, Puluhan Anak di Jakbar Putus Sekolah

WARTAKOTALIVE.COM, CENGKARENG - Puluhan anak putus sekolah mendatangi Balai RW 06 Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat untuk menyampaikan keterbatasannya mengenyam pendidikan kepada anggota Komisi C DPRD Jakarta, Lukmanul Hakim pada Kamis (14/8/2025). 

Dari yang nampak di lokasi, para anak-anak yang putus sekolah itu datang bersama orangtuanya dengan penampilan yang cukup lusuh. 

Mereka juga tak mengenakan seragam apapun, hanya kaos main dengan berbagai warna mencolok dan gambar kartun di bagian tengahnya. 

Dari data presensi, diketahui ada 48 warga Jakarta Barat dari sejumlah kecamatan yang datang untuk meminta bantuan kepada Lukman.

"Saya sempat tidak percaya kalau di DKI Jakarta itu ada yang putus sekolah. Ternyata ini semua saudara saya, anak-anak saya, adik-adik saya putus sekolah," kata Lukman saat ditemui di lokasi, Kamis (14/8/2025).

Baca juga: Bupati Pati Sudewo Tolak Permintaan Masyarakat, Siap Pasang Badan Soal Hak Angket

"Banyak data yang sudah masuk, ada 48 orang. Terdiri dari (Kelurahan) Kosambi yang paling banyak, ada Semanan, Tegal Alur ada 3. (Total) 48 orang anak-anak, rata-rata SD dan menuju SMP ada juga," imbuhnya.

Menurut Lukman, faktor utama yang menyebabkan banyaknya anak putus sekolah adalah karena ekonomi lantaran orangtuanya pengangguran.

Selain itu, beberapa anak sudah tidak memiliki orangtua atau yatim.

"Dan bantuan dari pemerintah berupa KJP juga belum mendapatkan mereka," jelas Lukmanul.

Padahal, lanjut dia, anggaran pendidikan di Jakarta untuk 2026 ini mencapai Rp 3,4 Triliun, termasik subsidi Kartu Jakata Pintar (KJP).

Dengan potret miris ini, Lukmanul memandang jika ini adalah fenomena gunung es yang belum kunjung terselesaikan.

Nantinya, anak-anak yang putus sekolah ini akan diajukan ke pemerintah daerah (Pemda) agar mendapatkan bantuan sekolah. Namun, bantuan itu akan disesuaikan dengan usia sang anak.

"Yang cocoknya nanti kalau SMP ya SMP. Kalau yang SD jangan juga nanti umurnya sudah 12 tahun, tau-tau (dimasukkan ke) SD kelas 1, kan enggak cocok," kata Lukmanul.

"Biar nanti (sekolah) paket atau apa itu biar pemerintah daerah yang mengatur. Kami hanya sifatnya menyampaikan kepada pemerintah daerah, kok masih ada anak-anak putus sekolah," lanjutnya.

Sementara itu, salah satu warga bernama Nurhayati (50) mengaku tak mampu menyekolahkan putri bungsunya lantaran keterbatasan ekonomi.

Pasalnya, ia tidak bekerja dan suaminya telah meninggal dunia 1 tahun lalu.

"Anak kelas 3 enggak sekolah. Enggak ada biaya, buat makan aja susah," kata Nurhayati saat ditemui di lokasi, Kamis. 

Nurhayati sendiri sengaja datang ke pos RW 06 Duri Kosambi karena mendengar adanya bantuan DPRD yang ia harapkan mampu menampung aspirasinya.

"Saya pengen anak bisa sekolah aja," katanya.

Sekolah Swasta Gratis

Di tengah sulitnya anak-anak di Jakarta Barat memperoleh akses pendidikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menggelontorkan anggaran sebesar Rp107 miliar untuk membiayai program sekolah swasta gratis di 40 sekolah jenjang SD hingga SMA/sederajat.

Dana tersebut dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025. “(Sebanyak) 40 sekolah itu kurang lebih sekitar Rp 107 miliar,” ujar Wakil Kepala Dinas Pendidikan Jakarta, Sarjoko dikutip dari Kompas.com pada Rabu (13/8/2025).

Sarjoko menjelaskan program ini mulai berjalan sejak Senin (14/7/2025), bertepatan dengan awal tahun ajaran baru 2025/2026.

Ke-40 sekolah swasta yang terlibat telah sepakat tidak menarik biaya dari orang tua maupun siswa, meski Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai payung hukum program ini masih dalam proses penyusunan.

“Tetapi di satu sisi secara regulasi itu kami masih berproses. Untuk, apa namanya, dari aspek anggaran kemarin sudah masuk di dalam update-nya perubahan,” kata Sarjoko.

Sebelum adanya APBD-P, Pemprov telah mengalokasikan Rp 90 miliar dari APBD murni 2025 untuk 40 sekolah swasta gratis.

Staf Khusus Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Cyril Raoul Hakim alias Chico Hakim, menjelaskan lebih dari separuh dana tersebut berasal dari APBD yang sudah ada, sementara sisanya menunggu persetujuan DPRD pada akhir Juli.

“Anggarannya Rp 90 miliar. Separuh lebih diambil dari APBD yang eksisting,” kata Chico saat dikonfirmasi, Kamis (17/7/2025).

Untuk diketahui, program sekolah swasta gratis tahap awal ini hanya berlaku bagi siswa baru, yaitu kelas 1 SD, 1 SMP, dan 1 SMA/sederajat. Total ada 4.932 siswa yang telah terdata dalam program ini.

Untuk siswa lama, Pemprov berencana membebaskan biaya pendidikan secara bertahap, tergantung ketersediaan anggaran dan evaluasi program.

“Anak yang sudah belajar di situ yang kelas 2, 3, 4, 5, 6 ini SD ya kalau SMP 8, 9, yang SMA 11, 12, atau 13, tetap dialokasikan, maka ada data untuk penerimaan sekolah swasta gratis,” kata Sekretaris Dinas Pendidikan Jakarta, Taga Radja Gah.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.