30 Pengurus Provinsi Partai Berkarya Temui Menkum, Klarifikasi Tentang SK setelah Munas

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA- Sejumlah pengurus dewan Pimpinan Pusat (DPP) hingga Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya kaget dengan kemunculan surat keputusan (SK) pengurus DPP Berkarya di Kementerian Hukum.

Dalam SK tersebut, jajaran kepengurusan yang tertera bukan dari kepengurusan yang dibentuk berdasarkan Munas partai di Tangerang Selatan pada 14-16 Juli lalu

Mereka pun keheranan, ada pihak lain yang mengajukan SK Kepengurusan tanpa melakukan Munas

Para pengurus DPW yang mendatangi kantor Kementerian Hukum, di Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu (13/8/2025) berasal dari berbagai daerah

Kedatangan mereka untuk menemui Menteri Hukum Supratman Andi Agtas

Mereka ingin mempertanyakan nasib hasil Musyawarah Nasional (Munas) yang telah mereka gelar, pada 14-16 Juli 2025, di Tangerang Selatan, Banten.  

Baca juga: Usai Munas, Partai Berkarya Mulai Jalankan Strategi untuk Hadapi Pemilu 2029

Namun anehnya justru muncul surat keputusan (SK) kepengurusan baru yang mereka anggap janggal.

Ketua DPW Partai Berkarya Provinsi Papua Tengah, Rohedi M. Cahya, yang ditunjuk sebagai juru bicara forum ketua DPW se-Indonesia, menyatakan rasa kekecewaannya.

 Ia menyebutkan, mereka adalah para pengurus akar rumput yang telah bergabung sejak 2017 dan menjadi pendukung setia Presiden Prabowo Subianto sejak Pilpres 2019.

"Ayahanda kami, Bapak Muchdi, orang yang kami hormati. Periodisasi beliau sudah berakhir di tahun 2025," ujar Rohedi.

"Sesuai mekanisme ADRP (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai), kami harus melakukan munas. Dan munas sudah selesai di tanggal 14-16 Juli 2025 dengan sukses."

Rohedi menjelaskan, dalam munas tersebut, Muhammad Ridwan Andreas terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum, dengan Fauzan Rahmansyah sebagai sekretaris jenderal.

Hasil ini didukung oleh para ketua DPW sebagai pemilik suara sah di partai. Namun, mereka justru dikejutkan dengan informasi adanya SK Nomor 11 yang diterbitkan Kemenkumham pasca-munas mereka.

"Ini luar biasa, kami yang melakukan munas, tapi orang lain yang mengeluarkan SK. Ini sangat melukai perasaan kami," kata Rohedi.

Ia menduga, SK tersebut diterbitkan berdasarkan surat dari pihak lain yang diduga langsung disodorkan ke Menteri Hukum dan HAM, tanpa melalui prosedur online yang seharusnya.