Viral Media Sosial

Rekening Ustaz Dasad Latif Diblokir PPATK: Harusnya Tak Menyusahkan Masyarakat

Ustaz Dasad Latif menjadi satu dari 122 nasabah yang rekeningnya diblokir PPATK. Dirinya mengeluh tak bisa ambil uang untuk bangun masjid

Editor: Dwi Rizki
Instagram @dasadlatif1212
VIRAL MEDIA SOSIAL - Ustaz Dasad Latif mengkritisi kebijakan pemblokiran rekening pasif oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Ia mengaku menjadi salah satu dari jutaan pemilik rekening yang diblokir, dan mengalami kesulitan saat hendak mencairkan dana untuk pembelian material pembangunan masjid. 

@fakhru_ans_official: HARUS VIRAL INI, PENTING SEKALI.

@indraapriana81: Yg ngambil kebijakan emang paling bijak sepertinya tadz..

@muh_ali_imron: Itu yģ buat kebijakan gila.. Semoga Ri1 dengar @prabowo .. biar g tambah gila kebijakan ini

@pita_keanu: Bapak presiden @prabowo,

@aidiuas_97: Lawan terus kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat, harus tuntas.

@ancha_andhi: Tandanya mereka malas berpikir akhirnya masyarakat jadi korban, bikin dulu kebijakan tanpa kajian mendalam padahal sudah digaji besar

@bang_syahrul_2: @ppatk_indonesia @ppid_ppatk dengar baik2 sai kdg

Prof UGM Sebut Kebijan Kurang Matang

Dikutip dari situs resmi Universitas Gadjah Mada, kebijakan pemblokiran rekening 'menganggur' oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menuai kontroversi di masyarakat. 

Ratusan juta rekening yang tidak menunjukan aktivitas dalam tiga bulan terakhir dikategorikan sebagai dormant atau rekening pasif.

Dikatakan bahwa pemblokiran dilakukan untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan rekening pasif untuk praktik ilegal, seperti pencucian uang dan jual beli rekening.

Meski 122 juta rekening sudah dibuka, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo menyebut, kebijakan PPATK tersebut termasuk salah satu bentuk “brute-force” atau kebijakan yang sifatnya coba-coba dan kurang memertimbangkan banyak aspek.

Menurutnya, bukan pertama kali pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang kurang matang.

“Sudah sekian kali rakyat menyaksikan bahwa kebijakan yang diambil oleh rezim pemerintah sekarang ini kurang profesional yang jika dibiarkan berulang-kali terjadi akan berpotensi semakin menggerus legitimasi Presiden,” ucapnya, Rabu (6/8/2025).

Nilai kepemilikan rekening bank masyarakat Indonesia cukup fantastis.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved