Kebijakan Rombel Dikritik Atalia, Dedi Mulyadi Singgung Minimnya Pembangunan Sekolah di Era RK

 Di Jabar, kata dia, total ada sekitar 800 ribuan siswa yang harus masuk SMA.

Dari jumlah tersebut, hanya 40 persen yang terserap oleh sekolah SMA negeri.

"Kemudian kenapa ini terjadi, karena di Provinsi Jabar sejak 2020 sampai saat ini, pembangunan sekolah barunya sangat sedikit," katanya. 

Mantan Bupati Purwakarta itu menguraikan. pembangunan sekolah dari 2020 hingga 2025 saat Jabar dipimpin Ridwan Kamil, sangat minim.

Menurutnya, pada 2020 Provinsi Jabar tidak membangun satu pun sekolah baru, baik itu SMA, SMK, dan SLB. 

"(Tahun) 2021 hanya membangun sekolah SMA dua unit, 2022 hanya membangun satu unit, 2023 membangun enam unit yaitu satu satu SMA, tiga SMK, dan dua SLB, 2024 membangun lima unit satu SLB, tiga SMA, dan satu SMK. Dan 2025 membangun 15 unit, 11 SMA, dua SLB, dan dua SMK," katanya.

Tahun depan, Dedi menyebut bakal membangun 50 unit sekolah baru agar anak-anak di Jawa Barat bisa sekolah dengan baik.

"Saya ucapkan terima kasih atas kepeduliannya kepada dunia pendidikan di Jawa Barat, salam hormat buat RK (Ridwan Kamil) semoga Bapak dan Ibu sehat dan bahagia selalu," katanya.

Sebelumnya, anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, menyampaikan kritik tajam terhadap kebijakan pendidikan yang diterapkan di Provinsi Jawa Barat, terkait pengisian satu rombel hingga 50 siswa di jenjang SMA.

"Saya banyak dapat masukan dan curhat dari guru. Mereka mengurus 25 murid dalam satu kelas saja sudah repot, apalagi ini 50 anak, apalagi di masa mereka (siswa SMA) ini usia remaja,” ujar Atalia.

"Bagaimana mungkin anak nyaman duduk berhimpitan dengan kondisi sekelas 50 orang. Aktivitas mereka enggak akan nyaman dan sulit,” kata Atalia.

BMPS Kabupaten Bogor: Kebijakan Ngawur dan Tidak Bijak

Seperti diketahui, kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menaikkan jumlah siswa dalam satu rombongan belajar (rombel) dari 36 orang menjadi 50 orang di tingkat SMA/SMK menuai kritik dari berbagai pihak.

Salah satu pihak mengkritik, yaitu Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Bogor.

Ketua BMPS Kabupaten Bogor, Agus Sriyanta, mengatakan bahwa kebijakan rombel 50 itu tidak bijak dan ngawur karena merugikan sekolah swasta.