Megawati Soekarnoputri Terpilih Lagi, Hasto Diprediksi Jadi Sekjen, PDIP tak Lagi Oposisi

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Untuk keenam kali, Megawati Soekarnoputri kembali menjadi Ketua Umum Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP).

Tanpa ada pesaing, Megawati kembali dipercaya kader PDIP untuk memimpin periode 2025-2030.

Terpilihnya Megawati melalui Kongres PDIP di Bali, yang didahului bimbingan teknis (bimtek) kepada kader.

Setelah Megawati terpilih jadi Ketua Umum PDIP, perhatian publik kini mengarah siapa gerangan Sekjen yang baru?

Baca juga: Megawati Soekarnoputri Terpilih Kembali Jadi Ketum PDIP untuk Ke-6 Kali ​

Perhatian pun mengarah ke Hasto Kristiyanto, salah satu politisi PDIP yang sangat dipercaya Megawati.

Loyalitas Hasto yang teruji, membuat dirinya dipercaya Megawati jadi Sekjen PDIP selama ini.

Beredar isu, bebasnya Hasto dari penjara adalah berkat campur tangan Megawati yang meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti.

Sebab tenaga Hasto dibutuhkan untuk menggerakkan roda PDIP liam tahun ke depan.

Ketua Steering Committee Kongres ke-6 PDIP, Komarudin Watubun, menegaskan bahwa penyusunan kepengurusan partai menjadi hak prerogatif Megawati sebagai ketua umum.

Baca juga: Hasto Terharu, Satgas Cakra Buana Sambut dengan Dua Galon Berisi Uang Koin, Apa Maksudnya?

Sehingga, siapa kader partai yang akan ditunjuk dan waktu pengumumannya tinggal menunggu keputusan Megawati. 

"Tergantung ibu, kan ketua umum terpilih. Ya untuk pengumuman kepengurusan, ketua umum terpilih," jelas Komarudin.

Komarudin juga memastikan Megawati telah diambil sumpah sebagai ketua umum untuk periode lima tahun ke depan. 

"Sudah ambil sumpah, sudah resmi menjadi ketua umum. Tinggal Ibu (Megawati) susun kabinetnya," kata Komarudin.

Baca juga: Larangan Retret Sinyal PDIP Oposisi 100 Persen di Pemerintahan Prabowo Subianto

Saat ditanya apakah Hasto akan kembali ditunjuk menjadi Sekjen partai, Komarudin enggan berspekulasi. 

Sebab, kata dia, penyusunan struktur kepengurusan partai menjadi hak prerogatif Megawati sebagai Ketua Umum.

Komarudin juga menegaskan bahwa dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai tidak ada batasan masa jabatan Sekjen partai maksimal dua periode. 

"Enggak ada di AD/ART, partai tidak membatasi soal sekjen dua periode. Tidak ada batasnya. Itu kewenangan prerogatif ketua umum menentukan siapa saja," tandasnya.

Hasto sebelumnya dijatuhi vonis 3,5 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat atas kasus dugaan suap kepada mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan.

Namun, dengan adanya amnesti dari Presiden Prabowo membuat proses hukum itu tak lagi berlaku.

Hasto kini resmi bebas dari kasus hukum yang menjeratnya.

Dia pun menghirup udara bebas pada Jumat (1/8/2025) malam. 

Selanjutnya sikap resmi partai berlambang banteng bermoncong putih itu, akan disampaikan saat penutupan Kongres.

Politisi senior PDIP, Said Abdullah mengatakan, kemungkinan partainya akan mendukung Presiden Prabowo meski berada di luar pemerintahan.

Said pun mengistilahkannya menjadi sparring partner atau mitra strategis penyeimbang.

Sparring partner adalah istilah yang berasal dari dunia olahraga, khususnya tinju.

Namun, kini digunakan lebih luas dalam berbagai konteks.

PDIP menyebut dirinya sebagai sparring partner pemerintah Prabowo, artinya mereka tidak menjadi oposisi, tetapi tetap mengkritisi dan mengawasi kebijakan pemerintah secara aktif dan strategis.

Menurut Said, Megawati dalam kongres yang digelar tertutup, melihat kondisi Indonesia maupun global penuh dengan tantangan.

Sehingga perlu adanya kerja sama dalam menyelesaikan tantangan tersebut.

"Memang Ibu Kota Umum menyampaikan bahwa tantangan domestik dan global yang kita hadapi semakin berat, penuh ketidakpastian, jalannya pasti terjal. Oleh karenanya kita akan mendukung pemerintah sebagai sparring partner sebagai penyeimbang, no opposition (bukan oposisi)," kata Said di sela-sela penyelenggaraan Kongres PDIP, di Nusa Dua, Bali, Jumat (1/8/2025).

"Sparring partner, jika pemerintah benar, programnya kami akan lakukan. Jika kurang benar, kami akan memberikan alternatif solusi yang terbaik bagi pemerintah," tambahnya.

Oposisi dalam politik adalah elemen penting dalam sistem demokrasi yang berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan.

Istilah ini merujuk pada kelompok atau partai politik yang tidak berada dalam pemerintahan dan biasanya memiliki pandangan atau kebijakan yang berbeda dari pihak yang berkuasa.

Said pun mengungkapkan, sejauh ini, PDIP tetap memilih untuk berada di luar pemerintahan.

Nantinya, sikap politik partai akan disampaikan pada penutupan Kongres, mendatang.

"Sampai saat ini keputusan ibu ketua umum tetap di luar," ujar dia.

"Sikap politik partai baru disampaikan besok (hari ini--red). Kita tunggu bersama-sama besok," sambung Said.

Ketua Banggar DPR RI juga menjelaskan, mendukung program pemerintah yang baik dan selaras, lalu memberikan solusi alternatif adalah bentuk perkawanan.

"Itulah sparring partner, itulah kawan sejati," jelas Said.

Sementara, Politikus senior PDIP Yasonna H Laoly turut menyampaikan hal terkait dukungan partainya kepada pemerintahan.

"Kan kalau PDI Perjuangan kemarin di Bimtek, ibu sudah mengatakan, kita dukung pemerintahan pak Prabowo, walaupun kita berada di luar kabinet, kita tetap mendukung sebagai penyeimbang," tandas Yasonna.

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News 

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09