Berita Jakarta

Tak Hanya Ketua RT/RW, Pramono Harus Naikkan Insentif untuk Kader Dasawisma, Jumantik dan Posyandu

Tak Hanya RT/RW, Pramono Harus Naikkan Insentif untuk Kader Dasawisma, Jumantik dan Posyandu

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Dwi Rizki
Warta Kota
KENAIKAN DANA OPERASIONAL - Anggota DPRD DKI Jakarta H. Dina Masyusin saat rapat kerja dengan eksekutif beberapa waktu lalu. Dina menilai, rencana kenaikan dana RT/RW di Jakarta sebetulnya wacana lama yang kerap disuarakan oleh anggota dewan kepada Pemprov DKI Jakarta. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Anggota Legislator DKI Jakarta H. Dina Masyusin menanggapi langkah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang akan menaikkan dana operasional bagi pengurus RT dan RW sebesar 25 persen mulai Oktober 2025.

Dana ini dinaikkan bertahap mengingat anggaran diprioritaskan untuk mengatasi permasalah banjir, macet dan pembangunan saluran air di Jakarta. 

Menurut dia, wacana kenaikkan dana operasional tersebut sebetulnya sudah lama disuarakan oleh para anggota dewan, dan kini dieksekusi oleh pemerintah daerah.

Baca juga: Kebijakan Dedi Mulyadi Malah Blunder, Picu Kemacetan di Karawang Tiap Pagi

“Ini sebetulnya sudah lama kami dorong. Para anggota dewan sering menerima keluhan langsung dari perangkat RT dan RW soal minimnya dana operasional naik karena janji kapanye pak gubernur, Tapi realisasinya baru akan dilakukan sekarang,” kata Dina saat dikonfirmasi pada Sabtu (26/7/2025).

Dina menilai, kenaikan ini merupakan bentuk Apresiasi terhadap pentingnya peran RT dan RW di tengah masyarakat.

Mereka, kata dia, adalah ujung tombak pelayanan publik di tingkat paling bawah dan menjadi perpanjangan tangan pemerintah kelurahan dalam menyampaikan informasi, mengawasi lingkungan, hingga menyelesaikan persoalan warga.

Saat ini, dana operasional RT di Jakarta tercatat sebesar Rp 2 juta per bulan, sementara RW Rp 2,5 juta. Jumlah RT dan RW di Ibu Kota mencapai sekitar 30.900.

Jika usulan kenaikan terealisasi, dengan besaran Rp 4 juta untuk RT dan Rp 5 juta untuk RW, maka total alokasi anggaran akan menyentuh sekitar Rp 68 miliar per bulan.

‘”Harapannya Naik 25 persen tiap tahun, semoga anggaran bisa di alokasikan untuk kenaikan gaji RT dan Rw di dki jakarta’,” tuturnya.

Namun menurut Dina, angka itu masih tergolong wajar jika dibandingkan dengan besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta yang menembus Rp 91,3 triliun pada 2025.

“Dengan anggaran sebesar itu, sangat masuk akal jika kesejahteraan dan dukungan operasional bagi garda terdepan pelayanan masyarakat ditingkatkan,” katanya.

Di sisi lain, Dina juga menyoroti bahwa perhatian pemerintah jangan hanya berhenti pada RT dan RW.

Politisi Partai Perindo ini mendorong agar peningkatan insentif juga diberikan kepada kader Dasawisma, Jumantik, PKK dan Posyandu.

Mereka dianggap berperan aktif dalam bidang kesehatan, ketahanan keluarga, hingga pelayanan anak dan balita.

“Kami mendukung penuh peningkatan dana operasional Dasawisma dari Rp 500.000 menjadi Rp 750.000 per bulan. Dan kami juga mendorong penyesuaian serupa untuk kader Jumantik, PKK, serta Posyandu,” tegasnya.

Meski mendukung kenaikan tersebut, Dina mengingatkan bahwa tambahan anggaran ini harus diiringi dengan peningkatan kinerja.

Dina meminta agar RT dan RW tetap menjaga semangat dan kualitas pelayanan kepada warga.

“Jangan sampai dana naik, tapi semangat menurun. Kenaikan ini harus menjadi pemicu kinerja yang lebih baik dan pelayanan yang makin responsif,” pungkasnya. (faf)

Sumber: Warta Kota
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved