Thailand dan Kamboja Berperang, Apakah Harga Singkong di Indonesia Bisa Normal?

World Population Review mencatat, pada 2022, Indonesia menempati peringkat ke-7 sebagai negara produsen singkong dengan total produksi 13,6 juta ton. Di kancah ASEAN, RI kalah dari Thailand (peringkat ke-3) dan Kamboja (peringkat ke-4). Negara yang menempati peringkat pertama produsen singkong adalah Nigeria dengan produksi 60,83 juta ton.

Saat ini, pasar singkong luar negeri cukup prospektif. Market Research Future memperkirakan pasar singkong global yang pada 2022 senilai 175,9 miliar dollar AS akan tumbuh menjadi 254,28 miliar dollar AS pada 2032. Hal itu lantaran singkong tidak hanya menjadi bahan baku industri makanan dan minuman, tetapi juga bioetanol.

Indonesia bahkan berpeluang meningkatkan ekspor singkong ke Uni Eropa (UE) dan Inggris. Ini mengingat RI-UE dan RI-Inggris telah merampungkan konsensi skema kuota dan tingkat tarif (TRQ) negara tertentu untuk singkong pada 2021 dan 2023.

Melalui konsensi itu, RI dapat mengekspor singkong (HS 0714) ke UE dengan tarif 6 persen dan kuota maksimal 165.000 ton per tahun. RI juga dapat mengekspor singkong ke Inggris dengan tarif 6 persen dan kuota maksimal 660.000 ton per tahun.

Di dalam negeri, singkong juga dibutuhkan sebagai bahan baku industri makanan dan minuman serta tepung tapioka. Tak hanya itu, singkong juga berpeluang sebagai pangan alternatif pengganti beras dalam program Makan Bergizi Gratis dan Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Permintaan pasar dalam dan luar negeri itu berpotensi menyebabkan defisit neraca produksi-konsumsi singkong nasional. Dalam lima tahun terakhir, produksi singkong nasional turun dari 16,12 juta ton pada 2018 menjadi 14,98 juta ton pada 2022.

Untuk itu, Masyarakat Singkong Indonesia (MSI) mengapresiasi prositif kebijakan pemerintah mengatasi problem singkong Nusantara. Namun, MSI juga memberikan sejumlah catatan jangka pendek dan jangka panjang terhadap kebijakan dan pengembangan singkong Nusantara.

Ketua Umum MSI Afirin Lambaga, Sabtu (1/2/2025), menuturkan, kebijakan harga dan impor singkong dapat diterima dan dijalankan semua pihak. Namun, implementasi kebijakan itu perlu diawasi agar bisa berjalan sesuai kesepakatan.

”Pemerintah juga perlu mendukung petani meningkatkan produksi dan produktivitas singkong dengan kualitas bagus. Langkah itu penting mengingat industri tepung tapioka juga membutuhkan singkong berkualitas atau dengan kadar pati tinggi,” tuturnya.

Langkah-langkah itu, lanjut Arifin, perlu diikuti beberapa upaya lain. Pertama, mencari formula baku dalam penghitungan harga singkong petani yang dibeli pabrik sehingga ada dasar bersama yang kuat seperti sejumlah komoditas pangan lain.

Kedua, mendampingi petani untuk menerapkan sistem budidaya singkong yang baik agar menghasilkan singkong dengan kualitas pati tinggi. Ketiga, membantu petani menekan biaya produksi melalui insentif dan subsidi.

”Selain itu, kemitraan antara petani dan industri berbasis singkong, termasuk pabrik tepung tapioka, perlu diwujudkan melalui corporate farming atau contract farming,” katanya.

Corporate farming adalah kerja sama pengelolaan lahan pertanian yang dilakukan sekelompok petani dengan perusahaan. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kesejahteraan petani.

Adapun contract farming merupakan kemitraan antara petani dan perusahaan di bidang produksi atau pemasaran hasil pertanian.

Konflik Kamboja-Thailand Kian Memanas