SMKN 9 Kabupaten Tangerang Akui Kerap Alami Tekanan dari Pejabat Yang Titip Siswa

Laporan Reporter Tribuntangerang.com, Nurmahadi

WARTAKOTALIVE.COM, SOLEAR - Praktik titip siswa kini menjadi perbincangan publik usai viralnya dua kasus yang melibatkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, Budi Prajogo, serta seorang guru honorer yang diduga melakukan jual beli kursi saat SPMB tingkat SMP di Depok, Jawa Barat. 

Praktik titip siswa kerap dilakukan sejumlah oknum, baik pejabat maupun orangtua demi memasukkan murid ke sekolah tertentu. 

Tak terkecuali di SMKN 9 yang terletak di Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Banten. 

Sekolah tersebut sering kali mendapatkan intimidasi dari pihak tertentu agar bisa "membeli bangku" ataupun menitipkan siswa. 

Baca juga: Ortu Murid di Tangerang Geram, Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo Terbukti Titip Siswa di SPMB

Hal itu disampaikan Panitia SPMB SMKN 9 Kabupaten Tangerang, Mansyur saat diwawancarai Tribuntangerang.com, Minggu (13/7/2025). 

"Setahu saya Insha Allah tidak ada praktik jual beli kursi dan lain-lain, tapi kalau tekanan dari luar banyak. Tapi tidak kami hiraukan. Insha Allah SMKN 9 bersih," ungkapnya. 

Mansyur mengatakan salah satu tekanan dari oknum orangtua maupun pejabat yakni berupa ancaman secara verbal dan memaksa. 

"Rata-rata begitu mereka menekan panitia dengan berbagai cara, baik itu orangtua atau pejabat, justru kalau bisa mereka maunya gratis, tidak pernah ada nominal yg disebutkan," ujarnya.

Menurutnya praktik kotor seperti titip siswa atau beli bangku bukan hanya datang dari oknum orangtua maupun pejabat, melainkan dari panitia PPDB itu sendiri. 

"Praktik-praktik kotor ini bukan hanyadaria oknum orangtua atau pejabat, tapi juga dari sekolah atau panitia karena terkondisikan situasi," papar Mansyur.

Dia pun berharap Pemerintah Kabupaten Tangerang bisa melakukan pengawasan secara ketat terhadap proses SPMB untuk meminimalisir praktik titip siswa. 

Tak hanya itu, Mansyur juga meminta seluruh panitia PPDB di Kabupaten Tangerang bisa transparan dalam menerima calon siswa-siswi. 

"Solusinya perbanyak sekolah negeri atau berdayakan skolah swasta agar bisa gratis kayak sekolah negeri. Kemudian tranparansi panitia dalam PPDB mutlak sebagai ujung tombak kesuksesan PPDB itu sendiri," jelasnya. 

Kasus Wakil Ketua DPRD Banten titip siswa