Dedi Mulyadi Murka Pengusaha Ambil Air di Ciherang Tapi Ogah Bangun Bendungan, Langsung Cabut Izin

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Viral di media sosial, video yang memperlihatkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memarahi pengusaha yang dianggapnya keras kepala karena enggan mengeluarkan uang demi rakyat.

Bahkan saking marahnya Dedi Mulyadi murka dan langsung merekomendasikan pemerintah daerah dan Kementerian PU mencabut izin pengusaha itu karena sudah mengambil air dari Ciherang tapi tidak mau membuat bendungan untuk rakyat.

Video kemarahan Dedi Mulyadi itu diunggah akun Instagram @percaya.gakpercaya, Jumat (11/7/2025) dan langsung mendapat dukungan netizen.

Dalam video yang viral, awalnya tampak Dedi Mulyadi bertemu dengan pengusaha dan perwakilan perusahaan di suatu ruangan dengan duduk lesehan.

"Gara-gara keras kepala Dedi Mulyadi hentikan pengusaha yang bikin warga sengsara," kata narasi audio dalam video.

Lalu tampak Dedi Mulyadi berbicara dengan pengusaha dan jajarannya.

Baca juga: Sempat DIterjang Banjir Bandang, Penataan Kawasan Puncak Bogor Sasar Sampah hingga Reklame Liar

"Pokokna aing mah teh nyaho, gimana carana waraga di sini boga cai (pokoknya saya gak mau tahu, gimana caranya warga sini punya air)," kata Dedi Mulyadi ke pengusaha atau perwakilan perusahaan.

Dedi lalu meminta dibangunkan bendungan demi warga.

"Buatkan bendungan, cuma Rp 500 Juta. Kalau perusahaan gak sanggup bikin bendungan Rp 500 Juta, saya yang bangun bendungan Rp 500 Juta, tapi perusahaan tutup," kata Dedi dengan nada agak meninggi.

Kemudian pihak perusahaan menanggapi pernyataan Dedi Mulyadi.

"Saya rasa bahwa itu adalah bukan tanggung jawab penuh dari perusahaan," kata perwakilan perusahaan.

Dedi langsung memotong. "Bapak kan ngambil air di atas,'' kata Dedi tegas.

Karena perusahaan dianggap enggan menuruti permintaan Dedi untuk warga, ia langsung mengambil keputusan.

"Saya meminta ya, saran ke Pemerintah Daerah untuk tidak lagi memberikan rekomendasi pengambilan air di Ciherang oleh perusahaan ini," ujar Dedi, yang langsung disambut tepuk tangan warga yang hadir.

"Karena saya tanya tadi, hanya sekedar bangun itu saja, saya minta sanggup, ngomongnya muter. Kalau ngomongnya muter, berarti gak mau keluar duit," kata Dedi.

Padahal keuntungan perushaaan menurutnya mencapai puluhan miliar.

"Kalau gak mau keluar duit untuk rakyat, kita juga airnya gak boleh, kembalikan lagi untuk rakyat," kata Dedi disambut teriakan setuju warga.

"Air ini milik orang sini, bukan milik bapak yang orang Jakarta," kata Dedi Mulyadi sambil menunjuk pihak perusahaan.

Video lain menunjukkan Dedi tampak dirayu pihak perusahaan sesudah pertemuan selesai.

"Enggak, enggak. Saya gak percaya, gak percaya Pak," kata Dedi.

"Bapak mah enak di Jakarta, dapetin pendapatan miliaran. Tiap hari orang sini, dapetin satu kwintal saja susah," kata Dedi dengan nada marah.

"Bapak cuma jawab, saya sanggup gitu aja gak mau. Saya juga gak mau. Sekarang saya mau bikin surat ke Menteri PU, gak boleh dikeluarin izin," katanya dengan nada tinggi ke perusahaan.

Baca juga: Banjir Bandang Telan Korban Jiwa, Rudy Susmanto Percepat Penataan Kawasan Puncak Bogor

Sampai akhir video, tidak dijelaskan perusahaan apa yang dimaksud dan disebut sudah menyengsarakan rakyat dan membuat Dedi Mulyadi murka atau marah besar.

Yang jelas video ini disambut baik netizen yang sebagian mengaku warga Jawa Barat.

"Mantap bpk kdm tegas dan sayang rakyatnya," kata akun @sintapermata11.
 
 "Mantap lanjutkan semangat Bapak Abdi gass poll," kata netizen lain.
 
"Mantap pak Dedi demi rakyat," ujar warganet lain.

"Inilah Bapak Aing @KDM,,, Pemimpin yg bekerja dengan "HATI" dan melindungi kepentingan Rakyat," tambah lainnya.

Seperti diketahui sebelumnya Dedi Mulyadi, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penertiban kawasan Puncak, Bogor.

Penataan ini untuk pemulihan lingkungan akibat alih fungsi lahan menjadi bangunan wisata dan warung liar yang marak berdiri tanpa izin.

Menurut Dedi Mulyadi penataan dilakukan secara intensif dengan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Salah satu tindakan tegas yang telah dilakukan, kata Dedi adalah penyegelan bangunan yang melanggar aturan tata ruang dan lingkungan.

“Setelah proses penyegelan di kawasan Puncak rampung, kami akan bergeser ke wilayah Cianjur untuk menertibkan bangunan ilegal yang juga merusak lingkungan,” kata Dedi, Jumat (11/4/2025).

Menurutnya alih fungsi lahan di kawasan Puncak telah menyebabkan kerusakan lingkungan serius dan meningkatkan risiko terjadinya bencana ekologis.

Bahkan, ia mengungkapkan kekhawatirannya terhadap stabilitas Gunung Gede yang menurutnya sudah "bergoyang", sehingga kawasan Puncak perlu ditertibkan.

Menurut Dedi Mulyadi pentingnya mengembalikan kawasan Puncak ke kondisi alaminya melalui konservasi menyeluruh, penegakan hukum yang konsisten, serta perencanaan berkelanjutan yang berpihak pada kelestarian alam.

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News dan WhatsApp