Tak Gentar! Gibran Tegaskan Siap Berkantor di Papua Meski Keppres Belum Ada

WARTAKOTALIVECOM, Jakarta -- Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, kembali mengonfirmasi kesiapannya untuk menerima penugasan, termasuk berkantor di Papua, kendati Keputusan Presiden (Keppres) terkait belum resmi diteken.

Pernyataan ini disampaikannya pada Rabu, 9 Juli 2025, di Klaten, Jawa Tengah, setelah mengunjungi sentra perajin lurik. Gibran menegaskan, sebagai pembantu Presiden Prabowo Subianto, ia siap melaksanakan amanah konstitusional di mana pun dan kapan pun diperlukan

Lebih lanjut, ia mengaitkan kesiapan tersebut dengan amanat Undang‑Undang Otonomi Khusus Papua, yang menetapkan Wakil Presiden sebagai ketua Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua.

Meski belum ada regulasi turunannya, seperti dilansir dari Kompas TV, Gibran menjelaskan bahwa tim dari Sekretariat Wakil Presiden telah rutin diutus ke Sorong, Merauke, dan berbagai daerah di Papua untuk menyalurkan bantuan pendidikan dan mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Gibran juga menegaskan bahwa keberadaan kantor tak harus terpusat di Jakarta. Ia menyatakan fleksibilitas tinggi dalam menjalankan tugasnya bisa berkantor di Kebon Sirih Jakarta, Ibu Kota Nusantara (IKN), Klaten, maupun Papua, jika memang diperlukan.

Menurutnya, hal paling penting adalah hadir langsung di lapangan untuk mendengar aspirasi masyarakat, bukan hanya menunggu di ruangan formal

Polemik soal keberadaan kantornya juga sempat dikaitkan dengan pernyataan Menko Yusril Ihza Mahendra, yang sebelumnya menyebut Wapres mungkin akan memiliki kantor khusus di Papua.

Namun Yusril kemudian meluruskan bahwa yang akan berkantor adalah sekretariat Badan Khusus Otsus Papua, bukan Gibran sendiri yang akan menetap di sana

Dengan pernyataan ini, Gibran berusaha meredam spekulasi sekaligus menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan Papua.

Meski hingga kini belum ada kepastian legalitas penugasan via Keppres, respons fleksibel dari Wapres membuka kemungkinan tim kerja pemerintahan pusat menjadi lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan daerah, khususnya di wilayah yang berada jauh dari pusat pemerintahan.