Hadiri Rapat Koordinasi Bersama Dedi Mulyadi, Pramono: Godaan Korupsi Itu Dekat, Ada di Mana-mana

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menghadiri rapat koordinasi pemberantasan korupsi usai pelantikan kepala daerah sejumlah provinsi di wilayah barat Indonesia, termasuk Jakarta, Banten, Lampung, dan Jawa Barat di Ancol, Jakarta Utara, Kamis (10/7/2025).

Dalam acara tersebut turut dihadiri, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, Gubernur Banten Andra Soni, dan pejabat lainnya.

Pramono mengingatkan bahwa godaan korupsi sangat nyata dan bisa menghampiri siapa saja, apalagi pejabat yang memegang kekuasaan tinggi. 

“Godaannya itu enggak gampang dan godaanya ada di mana-mana, dekat, apalagi saya pernah juga menjadi pimpinan DPR. Begitu sekali tergoda, selamanya akan tergoda,” ucap Pramono.

Pramono lantas menceritakan pengalamannya menjabat berbagai posisi penting, mulai dari pimpinan DPR, hingga Sekretaris Kabinet di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo

Semua jabatan itu menurutnya penuh dengan godaan, terutama ketika harus memproses penunjukan pejabat negara. Termasuk, menempatkan seseorang menjadi direktur di BUMD.

“Kenapa kemudian saya menutup diri dan orang tidak tahu bahwa itu saya menyiapkan? Karena ujiannya di sana,” ujarnya.

Sebagai Gubernur Jakarta, Pramono mengaku berupaya membangun sistem transparan sebagai bentuk perlindungan agar tidak terjerumus ke tindakan korupstif.

Salah satu contohnya adalah mempercepat proses pengurusan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang dulu bisa memakan waktu bertahun-tahun. 

Dia mencontohkan kasus gedung di kawasan Jakarta Pusat yang mengurus KLB selama 12 tahun, namun bisa diselesaikan hanya dalam seminggu pada masa kepemimpinannya.

“Asal transparan, dibayar sesuai hasil penilaian, selesai dalam seminggu. Nilainya Rp 480 miliar dan langsung dibayar,” katanya.

Pramono menyebut, sistem yang transparan adalah kunci untuk menjaga integritas, apalagi dengan anggaran Jakarta yang sangat besar.

Tahun ini, anggaran DKI mencapai Rp 91,2 triliun dan tahun depan naik menjadi Rp 94 triliun.

“Pasti semua orang ngiler, pasti. Maka saya harus memproteksi diri saya sendiri, dan untuk itu saya lakukan itu. Maka kenapa saya cerita ini, bagian dari upaya kita untuk sosialisasi anti-korupsi, harus diri sendiri,” ungkap Pramono. 

Dia pun mengajak seluruh kepala daerah dan pejabat lainnya untuk menjaga integritas dan tidak tergoda menyalahgunakan kekuasaan.(m27)