Respon Cak Imin Soal Menjamurnya PSK di IKN, Nilai Hal yang Gawat

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku baru tahu soal informasi maraknya praktik prostitusi dengan menjamurnya pekerja seks komersil (PSK) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. 

Cak Imin pun menilai bahwa banyaknya PSK di IKN adalah hal yang gawat.

Cak Imin sempat menanyakan balik ihwal kebenaran kabar tersebut.

Baca juga: Ternyata Ini Alasan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono Temui Pramono Anung

Ia lalu menilai informasi tersebut sebagai hal yang genting.  

"Waduh masak iya? Waduh gawat, gawat, gawat," ujar Cak Imin usai menghadiri rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).  

Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu merasa bingung dengan kondisi maraknya prostitusi di IKN.

Namun, Cak Imin merasa kabar ini perlu ditindaklanjuti untuk memastikan kebenarannya. 

"Kok bisa gawat gitu? Wah ini harus dicek ini, harus dicek," ujarnya.

Sebelumnya Kepala Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara Bagenda Ali mengungkapkan pihaknya menertibkan puluhan orang perempuan yang diduga sebagai pramunikmat atau penjaja seks komersial (PSK) di sekitar wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, dalam operasi penertiban sepanjang 2025.

"Kami pantau dan lakukan operasi penertiban praktik prostitusi daring maupun luring di sekitar wilayah IKN," ujarBagenda, Senin (7/7).

Menurut Bagendsa, pemantauan dan operasi penertiban dilakukan agar sekitar wilayah calon ibu kota negara Indonesia tersebut bersih dari penyakit sosial masyarakat.

Ia menjelaskan Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara menggelar operasi penertiban sepanjang 2025, di seluruh wilayah kecamatan, termasuk di Kecamatan Sepaku, yang masuk wilayah IKN.

Personel Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara terus melakukan patroli penertiban di wilayah IKN karena kendati sudah ada Otorita IKN, tetapi secara administratif penegakan peraturan daerah (perda) masih jadi kewenangan pemerintah kabupaten setempat.

Dalam tiga kali operasi penertiban terakhir, kata Ali, khusus di wilayah Kecamatan Sepaku terjaring 64 perempuan diduga penjaja seks atau pelaku praktik prostitusi.

Baca juga: Praktik Prostitusi di Apartemen Kelapa Gading Dibongkar, Empat Anak di Bawah Umur jadi Korban

"Operasi pertama petugas tertibkan dua orang pelaku, dan operasi kedua 32 orang ditertibkan, serta operasi ketiga 30 orang ditertibkan," tambahnya.