Guru Sekolah Swasta di Jawa Barat Panik, Salahkan Dedi Mulyadi Dalam Bikin Kebijakan

WARTAKOTALIVE.COM, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terus melakukan terobosan lewat kebijakannya.

Terbaru, Dedi Mulyadi menaikkan jumlah rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri.

Jumlah siswa yang tadinya maksimal 36 orang, ditingkatkan menjadi 50 orang.

Menurut Dedi, Negara meminta rakyatnya untuk sekolah, maka sudah menjadi tugas pemerintah menyediakan fasilitas dan kemudahan untuk warganya mendapat pendidikan. 

Baca juga: Prihatin Dedi Mulyadi Mulai Dikultuskan, Pendukungnya Antikritik-Galak, Burhanuddin: Dia Bukan Nabi

“Negara tidak boleh menelantarkan warganya, sehingga tidak bersekolah, jangan sampai warga mendaftar capek-capek ingin sekolah, tapi negara tidak memfasilitasi, maka saya sebagai Gubernur Jabar bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak di Jabar, saya tidak menginginkan anak-anak Jabar putus sekolah,” ucap Dedi dikutip dari Kompas.com. 

Menurut Dedi, dalam kebijakannya maksimal 50 siswa dalam satu rombel, berarti setiap kelas bisa menerima 30, 35 atau 40 siswa. 

Pertimbangan penambahan rombel itu, kata dia, berdasarkan ketersediaan sekolah di suatu daerah dan kemampuan ekonomi warganya. 

Baca juga: Dedi Mulyadi Soroti Banjir Jakarta yang Sering Terjadi saat Datang Musim Hujan, Begini Katanya

Misalnya, kata dia, di suatu daerah terdapat siswa yang tidak keterima masuk SMA/SMK Negeri terdekat dan karena ketidakmampuan ekonomi, tidak sanggup sekolah ke SMA swasta, sehingga membuat warganya putus sekolah. 

“Tidak mampu itu bukan hanya tidak mampu membayar setiap bulan. Bisa saja dia membayar setiap bulan Rp200 atau Rp300 ribu. Tetapi misalnya dia berat diongkos menuju sekolahnya, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil kebijakan, daripada tidak sekolah, dia lebih baik sekolah walaupun di kelasnya 50 siswa,” katanya. 

Ke depan, pada semester berikutnya Pemprov Jabar membangun ruang kelas baru dan bisa menurunkan jumlah rombel siswanya. 

Baca juga: Unik! Dedi Mulyadi Lantik Pejabat di Kolong Tol: Pesan Tegas Revitalisasi Jawa Barat

“Kenapa cara ini dilakukan? Karena darurat," ujarnya. 

"Kenapa darurat? Karena daripada rakyat tidak sekolah lebih baik sekolah, daripada mereka nongkrong di pinggir jalan, kemudian berbuat sesuatu yang tidak sesuai usianya, lebih baik dia sekolah walaupun sederhana, itu prinsip saya,” ucapnya. 

Dedi pun meminta agar sekolah Negeri di Jawa Barat harus mau menampung siswa yang mendaftar demi mencegah putus sekolah. 

“Sekolah negeri yang dimaksud adalah SMA dan SMK Negeri yang merupakan kewenangan Pemprov Jabar, semoga kebijakan ini bisa mencegah masyarakat Jabar untuk tidak putus sekolah,” pungkasnya.

Namun, akibat kebijakan itu, sejumlah sekolah swasta di Jawa Barat jadi kekurangan siswa.