Pengembangan SDM Penting untuk Integrasikan Kompetensi Talenta Digital Informal

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) diperlukan untuk mengintegrasikan kompetensi talenta digital sebagai prioritas utama. 

Hal tersebut dibahas dalam Simposium Integrasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sektor Digital Informal di Jakarta. 

Simposium ini menyoroti bahwa sektor digital informal seperti pekerja transportasi online, konten kreator, desainer lepas, kurir logistik, hingga profesi digital informal lainnya telah menjadi pilar ekonomi digital dan alternatif utama di tengah keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal.

Kegiatan yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi pengembangan SDM. 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno menekankan pentingnya Indonesia untuk dapat beradaptasi terhadap perubahan lanskap pekerjaan.

“Adopsi teknologi dan ekonomi digital yang berkembang pesat memiliki tantangan berupa kesenjangan keterampilan SDM kita,” ujar Pratikno lewat keterangan, Rabu (25/6/2025).

"Untuk itu diperlukan pengembangan SDM dengan mengintegrasikan kompetensi talenta digital sebagai prioritas utama dan kemitraan tripartit untuk menyesuaikan dengan perubahan lanskap pekerjaan di era ekonomi digital."

Baca juga: Donald Trump Mencak-mencak dengan Berita Kegagalan Amerika Serikat Hancurkan Nuklir Iran

Pada kesempatan yang sama Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Stella Christie menekankan pentingnya fleksibilitas kurikulum dalam menghadapi disrupsi teknologi.

“Perguruan tinggi harus mampu menjadi pusat pembelajaran yang adaptif, bukan hanya mencetak lulusan tetapi juga membentuk para pembelajar yang adaptif,” ujar Stella.

"Untuk itu, penguatan skema mikro kredensial menjadi kunci agar pendidikan tinggi dapat menjangkau lebih banyak pembelajar lintas usia dan sektor, terutama mereka yang bekerja di sektor digital informal."

Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Mohammad Rudy Salahuddin menyoroti pentingnya kebijakan berbasis bukti dan lintas sektor.

“Kita tidak bisa mengatur sektor digital informal dengan pendekatan konvensional atau langsung dilakukan formalisasi karena efek dominonya luas,” tegas Rudy.

"Diperlukan data yang akurat dan kemitraan strategis antara pemerintah, industri, dan pelaku platform untuk dapat menghasilkan kebijakan yang responsif dan relevan di era ekonomi digital saat ini."

Simposium ini juga menyoroti pentingnya ekonomi digital sebagai bantalan sosial di tengah tantangan dunia kerja.

Pekerja lepas atau gig worker seperti ojek online diakui sebagai bagian penting dari ekosistem digital yang berkembang pesat.