IPHI Sarankan Evaluasi Menyeluruh Buntut Gangguan Layanan Konsumsi bagi Jemaah Haji 

Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) menyarankan, agar proses pendistribusian makanan bagi jemaah haji usai di Armuzna, Makkah dapat dievaluasi.

BPKH Limited
EVALUASI MENYELURUH - Sejumlah jemaah haji mendapat kompensasi berupa hidangan pengganti setelah tak mendapat makanan pada 14 Zulhijjah 1446 atau Selasa (10/6/2025). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) menyarankan, agar proses pendistribusian makanan bagi jemaah haji usai di Armuzna, Makkah, dapat dievaluasi secara menyeluruh. 

Hal ini dilakukan agar kasus jemaah tidak mendapat makanan, tidak terulang lagi ketika melaksanakan ibadah pada musim haji berikutnya.

Wakil Ketua Umum IPHI, Anshori berharap layanan konsumsi pasca di Armuzna dapat terus diperbaiki dan disempurnakan ke depannya. 

"Mudah-mudahan tahun depan kita bisa lihat layanan ini berjalan lebih lancar, karena ini adalah kebutuhan penting jemaah yang melewati fase paling melelahkan dalam ibadah haji," kata Anshori dari keterangannya pada Jumat (20/6/2025). 

Baca juga: Kisah Jemaah Haji Asal Depok Saat Pesawat Saudia Airlines Diancam Bom, Semua Penumpang Diperiksa

Baca juga: Duit Rp 3,7 miliar Dikucurkan untuk 42 Ribu Jemaah Haji Akibat Kurangnya Layanan Konsumsi 

Menurutnya, pemberian makan kepada jemaah haji pada tanggal 14–15 Dzulhijjah setelah Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) menjadi salah satu inovasi penting dalam penyelenggaraan haji tahun ini. 

Meski diwarnai sejumlah tantangan teknis, IPHI menilai langkah tersebut sebagai terobosan positif yang perlu terus dikembangkan ke depan. 

Kata dia, penyediaan konsumsi di Armuzna selama puncak ibadah haji merupakan inisiatif yang belum pernah dilakukan sebelumnya dalam skala besar. 

"Ini adalah terobosan baru. Meskipun kondisinya padat, petugas tetap berupaya memberikan pelayanan yang sempurna kepada jemaah," ujarnya. 

Namun, Anshori juga mencatat bahwa pelaksanaan di lapangan tidak lepas dari kendala, terutama keterlambatan distribusi makanan akibat kepadatan luar biasa. 

"Tantangan utamanya adalah logistik. Seluruh jemaah berkumpul di satu lokasi dalam waktu bersamaan, sehingga distribusi pun menjadi sangat kompleks," jelasnya. 

Dia menilai, penting bagi penyedia layanan untuk melakukan persiapan ekstra, termasuk memulai operasional sejak dini hari, serta memperkuat komunikasi kepada jemaah terkait potensi keterlambatan. 

"Dengan informasi yang jelas sejak awal, jemaah akan lebih memahami jika ada keterlambatan di luar kendali," ucapnya. 

Baca juga: Total 960 Orang Calon Jemaah Haji Asal Kota Bogor Sukacita Diberangkatkan Menuju Tanah Suci

Baca juga: Berikut Kompensasi Jemaah Haji Akibat Ketidaksempurnaan Layanan Konsumsi usai Armuzna 

Sebagai bentuk tanggung jawab atas keterlambatan layanan pada 14–15 Dzulhijjah, BPKH Limited telah memberikan kompensasi kepada lebih dari 42.000 jemaah dengan total nilai sebesar 862.000 riyal Saudi atau sekitar Rp 3,7 miliar. Anshori menilai langkah cepat ini sebagai upaya penyelesaian yang bijak. 

"Penting untuk menyelesaikan persoalan dengan cepat dan terbuka, agar tidak berkembang menjadi isu yang berkepanjangan," imbuhnya. 

Anshori menegaskan bahwa terobosan pelayanan konsumsi di masa puncak haji harus menjadi bahan evaluasi seluruh pemangku kepentingan. 

"Saya yakin semua pihak memiliki niat baik. Apa yang terjadi bukan karena kesengajaan, tetapi karena situasi yang sangat crowded (penuh sesak) dan menantang," pungkasnya.

 

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved