Rano Karno Tanggapi Pandangan Legislatif atas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024

Pemprov DKI, katanya, terus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pembiayaan demi percepatan pembangunan daerah.

“Dalam hal ini, transparansi penggunaan dana pembiayaan yang diaudit secara berkala oleh auditor internal dan eksternal sangat penting. Publik juga dilibatkan dalam pengawasan, yang dapat dilakukan melalui platform resmi Pemprov DKI Jakarta,” ungkap Rano.

Dalam aspek belanja daerah, baik Belanja Operasi maupun Belanja Modal, Pemprov DKI terus melakukan penajaman prioritas.

Untuk sektor transportasi, pembangunan MRT Fase 2A rute Bundaran HI–Kota ditargetkan beroperasi pada 2029, sementara LRT rute Velodrome–Manggarai ditargetkan selesai pada 2026.

Untuk pengendalian banjir dan penyediaan ruang terbuka hijau (RTH), akan dilakukan inventarisasi aset, terutama di permukiman padat, agar pemanfaatan RTH lebih optimal dan sejalan dengan strategi adaptasi perubahan iklim. Proyek Waduk Kali Cipinang juga telah diselesaikan pada November 2024.

“Terkait revitalisasi kawasan kumuh, program Peningkatan Kualitas Permukiman pada 2024 telah terealisasi sebesar 92,39 % atau setara Rp342,39 miliar di 63 RW pada wilayah administrasi kota/kabupaten. Dalam rangka memperkuat layanan publik dan akuntabilitas anggaran, Pemprov juga meningkatkan integrasi layanan satu pintu melalui platform JakEvo, super-app JAKI, dan penguatan infrastruktur TIK sebagai fondasi Smart City,” ujarnya.

Dalam percepatan penurunan stunting, prevalensi stunting di DKI Jakarta berhasil diturunkan dari 17,5 % menjadi 17,2 % .

Program penanganan juga diperluas untuk mencegah stunting baru melalui pemberian PMT Pemulihan bagi balita dengan masalah gizi.

“Dalam pengendalian harga pangan, kami sependapat dengan usulan untuk memperbanyak operasi pasar, khususnya untuk lima komoditas pangan kritis. Sementara itu, penguatan pelaksanaan job fair di Jakarta juga disertai dengan usulan program Magang Berjamin Kerja, integrasi pelatihan kerja, serta pemberian insentif bagi perusahaan pencipta lapangan kerja,” jelas Rano.

Terkait integrasi layanan transportasi publik, ia menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta terus membatasi penggunaan kendaraan pribadi dan memperkuat kebijakan disinsentif.

Selain itu, dilakukan pula koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah sekitar dalam pengembangan transportasi, revitalisasi halte TransJakarta, pelayanan angkutan perairan melalui pembentukan PPK-BLUD Angkutan Perairan, serta pengoperasian 15 rute TransJabodetabek, termasuk lima rute baru yang menjadi bagian dari program 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

“Demikian pokok-pokok penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kami berharap Raperda P2APBD 2024 dapat segera disahkan agar pembahasan APBD Perubahan 2025 dapat dimulai tepat waktu,” tutup Rano.(m27)

Baca Wartakotalive.com berita lainnya di Google News

Dapatkan informasi lain dari WartaKotaLive.Com lewat WhatsApp : di sini