Polemik 4 Pulau, Bobby Mendadak Temui Luhut, Gubernur Aceh Lobi Kemendagri

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Saat ini sedang terjadi polemik soal kepemilikan empat pulau antara pemerintah Aceh dengan Sumatra Utara (Sumut).

Keputusan Menteri Dalam Negeri yang menetapkan empat pulau, yaitu Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil, sebagai bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, menuai penolakan keras dari pemerintah dan masyarakat Aceh. 

Penetapan tersebut dituangkan dalam Keputusan Mendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, yang ditandatangani pada 25 April 2025. 

Baca juga: Prabowo Ambil Alih Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut, Kemendagri Diminta Lakukan Evaluasi

Baca juga: Perjanjian Helsinki Akan Dipakai untuk Tentukan Nasib 4 Pulau di Aceh

Terkait hal ini, Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem), sama-sama berada di Jakarta, Senin (16/6/2025). 

Namun, keduanya datang dengan agenda yang berbeda. 

Bobby bertemu dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan, untuk membahas pengembangan sektor pariwisata di Sumatra Utara. 

Pertemuan ini langsung memicu spekulasi bahwa keduanya turut membicarakan polemik empat pulau yang kini menjadi milik Sumut berdasarkan keputusan Kementerian Dalam Negeri. 

Namun, hal itu langsung dibantah oleh Kepala Dinas Kominfo Sumatera Utara, Porman Juanda Marpomari. 

“Agendanya beda, tadi bapak (Bobby) ketemu dengan Ketua Dewan Ekonomi Bapak Luhut, membahas tentang pengembangan pariwisata,” ujar Porman.

Terkait kemungkinan Bobby akan membahas soal empat pulau dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (17/6/2025), Porman mengatakan belum ada informasi yang mereka terima. 

“Belum ada kami dengar (soal membahas empat pulau), kami belum,” ungkap Porman. 

Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf sudah berada di Jakarta untuk membahas secara langsung polemik empat pulau dengan pemerintah pusat. 

Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh, Syakir, saat menemui mahasiswa peserta aksi di kantor Gubernur Aceh, Senin. 

“Kami sudah mempersiapkan bahan acara yang akan dibahas besok (hari ini) di Jakarta. Sehingga Mualem tidak bisa pulang hari ini, karena besok ada pembahasan di tingkat di bawah arahan langsung Pak Presiden,” katanya. 

Syakir menambahkan, tim dari Aceh juga telah menyusul ke Jakarta untuk memperkuat dukungan dalam pembahasan tersebut.