Berikut Pandangan Umum Fraksi Golkar DKI atas Pengelolaan APBD 2024

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta menyampaikan pandangan umumnya mengenai pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2024.

Partai bergambar pohon beringin itu juga menyoroti rendahnya penyerapan APBD 2024 lalu.

Hal ini berkaca pada nilai dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 lalu yang menembus Rp 4,4 triliun. 

Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Alia Noorayu Laksono menyoroti kebijakan anggaran Pemerintah DKI Jakarta pada 2024.

Alia merinci, mulai dari deviasi anggaran belanja, tingginya SiLPA, lemahnya pengawasan internal, hingga tidak tertibnya pengelolaan aset daerah. 

Kata dia, deviasi antara anggaran dan realisasi belanja tercatat mencapai Rp 6,01 triliun.  

Menurut dia, angka tersebut mencerminkan lemahnya perencanaan dan pelaksanaan anggaran. 

"Deviasi sebesar itu menunjukkan perencanaan yang tidak tepat dan pelaksanaan yang tidak maksimal," ujar Alia dari keteranganya pada Selasa (17/6/2025). 

Baca juga: Rano Karno Tanggapi Pandangan Legislatif atas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024

Baca juga: Presiden Prabowo Instruksikan Efisiensi Anggaran, Ini Tanggapan Pramono Anung Soal APBD DKI

Selain itu, kata Alia Fraksi Golkar juga menyoroti tingginya nilai SiLPA sebesar Rp 4,43 triliun.  

Angka itu, menurut Alia, bukan merupakan bentuk efisiensi, melainkan indikasi belum optimalnya penyerapan anggaran dan rendahnya eksekusi program-program prioritas. 

"SiLPA sebesar itu menandakan banyak program yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Perlu ada evaluasi menyeluruh," ucap Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta ini. 

Selain itu, Fraksi Golkar juga mencatat rendahnya realisasi belanja modal, yang dianggap mencerminkan lemahnya kinerja belanja pembangunan.  

Putri dari tokoh Partai Golkar, Agung Laksono ini mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan serta kesiapan teknis sejak awal tahun anggaran. 

"Kami harap tidak ada lagi pola belanja menumpuk di akhir tahun. Perangkat daerah harus lebih siap sejak awal,” ucapnya. 

Tak hanya itu, isu ketertiban aset tetap daerah juga menjadi perhatian serius.