Bahlil Tinjau Tambang Nikel di Raja Ampat, Golkar: Cermin Nilai Patriotisme dan Nasionalisme

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sedang disorot publik, karena diduga terlibat dalam kasus tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Terkait hal ini, Partai Golkar coba membela sang ketua umum, yang terus dibully publik.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, mengatakan turunnya Bahlil ke lokasi tambang beberapa hari lalu, untuk mendapatkan informasi secara langsung dari lapangan.

"Jadi orientasi bagaimana fakta itu, Pak Bahlil ke sana mencari pembenaran," ujarnya, Jumat (13/6/2025), dikutip dari Tribunnews.com.

Baca juga: Usulan Menteri Bahlil “Selesaikan Secara Adat” saat Polisi Usut Dugaan Tindak Pidana Tambang Nikel

Menurut Idrus, Bahlil telah menunjukkan langkah-langkah keberpihakan kepada rakyat dalam merespons polemik tambang Nikel Raja Ampat. 

Lebih lanjut, Idrus mengatakan Bahlil berani memutuskan penghentian sementara aktivitas tambang, lalu tinjau langsung aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, serta memberikan rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut izin usaha pertambangan (UIP) dari 4 perusahaan di Raja Ampat.

"Turunnya Ketua Umum DPP Partai Golkar merupakan pencerminan dari nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme," ujarnya. 

"Apa itu? Ketika ada masalah rakyat, wujud daripada nilai-nilai patriotisme itu adalah harus didatangi," imbuhnya. 

Baca juga: Said Didu Berani Ungkap Mafia Tambang di Raja Ampat, Ada Dua Tokoh, Si Bocah Nakal dan Sutradara

"Ya kalaupun rakyat marah, harus didatangi, dan yang paling penting lagi bahwa kalau ada masalah jangan lempar masalah dan jangan cuci tangan," jelas Idrus.

Dari kunjungan Bahlil itu, selanjutnya pemerintah memutuskan mencabut izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan di kawasan Raja Ampat.

Menurutnya, keputusan itu ditempuh setelah Presiden Prabowo Subianto mendengar aspirasi rakyat.

"Pak Prabowo sering mengatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, dan kedaulatan itu telah diberikan kepada pemerintah, yaitu kepada presiden," kata Idrus.

"Karena itu Pak Prabowo menyampaikan bahwa paradigma sekarang ini adalah paradigma kerakyatan, karena itu apabila bicara tentang rakyat, maka kita tidak akan pernah mundur dan ini sejalan dengan tagline Partai Golkar bahwa suara rakyat suara Golkar," sambungnya dikutip dari Tribunnews.com.

Dia meyakini, Bahlil memberikan informasi tepat atas dampak lingkungan yang terjadi di Raja Ampat kepada Presiden Prabowo.

"Maka justru dengan adanya informasi yang dilaporkan kepada Pak Bahlil, sejatinya yang mendapat insentif politik, pemerintah secara keseluruhan," ujar Idrus.