Tanggapi Wacana BPJS Hewan, PSI Jakarta: Penuhi Dulu Layanan Dasar Kesehatan Hewan

 “Jika Pemprov DKI Jakarta ingin membangun sistem identifikasi hewan yang lebih komprehensif, maka Pergub ini perlu direvisi untuk menjangkau jenis hewan lain. Dan tentunya langkah ini perlu didukung oleh sistem basis data kepemilikan hewan yang jelas dan terintegrasi,” ujar Francine. 

Tanpa revisi Pergub dan kesiapan sistem data yang mumpuni serta akses fasilitas kesehatan hewan yang terjangkau, Francine khawatir program ini tidak akan berjalan optimal.

 “Dan sekali lagi, yang paling penting saat ini adalah memenuhi kewajiban Pemprov untuk menyediakan puskeswan di seluruh wilayah DKI Jakarta,” ujar Francine. 

Dalam kesempatan ini Francine kembali menyoroti soal rencana pembuatan pulau tematik kucing di Pulau Tidung Kecil, yang terletak di Kabupaten Kepulauan Seribu.

"Saya berharap Pemprov DKI membatalkan memasukkan rencana pembuatan pulau tematik kucing ini ke dalam RPJMD DKI Jakarta," ujarnya. 

Menurut Francine, Pemprov DKI Jakarta lebih baik memasukkan pemenuhan kewajiban minimal 15 Puskeswan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) seperti amanat Permentan 64/2007.

"RPJMD juga memuat visi dan misi kepala daerah. Apalagi dalam kampanyenya Pak Pram menyatakan 15 puskeswanpun juga belum menyelesaikan, dan perlu diperbanyak di Jakarta Barat, Pusat, dan Selatan," ujar Francine.

"Pembentukan 15 puskeswan ini merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum membuat program-program populis yang juga tidak akan efektif tanpa dukungan layanan kesehatan dasar untuk hewan-hewan di Jakarta," pungkasnya. (m32) 

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.