Kabur dari Demonstran, Bahlil Temui Warga Pulau Gag yang Dukung Tambang Nikel 

Di Pulau Gag, Bahlil menemui warga setempat yang pro terhadap penambangan nikel oleh PT Gag Nikel, anak usaha PT Antam (Persero), Tbk. 

tangkapan layar
KUNJUNGI PULAU GAG - Menteri ESDM RI Bahlil Lahadalia mengunjungi Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya, Sabtu (7/6/2025). Kedatangannya ke sana untuk meninjau langsung penambangan nikel yang dilakukan oleh PT Gag Nikel, anak usaha PT Antam (Persero), Tbk. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Bahlil Lahadalia kabur saat demonstran menghampirinya di Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO), Kota Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu (7/6/2025) pagi. 

Kedatangan Bahlil ke Papua, untuk mengecek lokasi wisata Raja Ampat yang dikhawatirkan rusak akibat penambangan nikel. 

Di Pulau Gag, Bahlil menemui warga setempat yang pro terhadap penambangan nikel oleh PT Gag Nikel, anak usaha PT Antam (Persero), Tbk. 

Pada kunjungan tersebut, para masyarakat adat pulau Gag menyambut Bahlil dan meminta Bahlil untuk melanjutkan operasional Gag Nikel. 

"Tidak ada itu pak isu itu, laut kami bersih, hoax itu kalua Pulau kami rusak, alam kami baik baik saja pak," ujar Friska, warga Pulau Gag kepada Bahlil seperti dikutip dalam sebuah video yang diterima Tribunnews.com. 

Baca juga: Diteraki Penipu, Bahlil Lahadalia Kabur Lewat Pintu Belakang Bandara DEO Papua

Baca juga: Raja Ampat Terancam! Ini Profil 4 Tambang Nikel Diduga Langgar Aturan Lingkungan

Para warga menyambut kedatangan Bahlil dengan bentang spanduk bertuliskan, 'Laut Kami Bersih, Berita Pulau Gag Hancur itu Hoax'. 

Puluhan warga meminta Bahlil untuk segera mengembalikan operasional Pulau Gag, karena dengan pengehentian tersebut, ekonomi masyarakat sekitar terdampak. 

"Langit kami biru, laut kami biru, ikan kami melimpah, alam kami kaya," teriak warga sekitar. 

Bahlil pun menanyakan kepada warga, "Jadi berita berita itu benar atau salah? makanya saya turun sendiri ini," tegas Bahlil. 

Bahlil juga menanyakan kepada warga, "Jadi ditutup atau tidak?" warga pun sontak mengatakan "Jangan tutup pak, kami masih hidup," tegas warga. 

Bahlil pun menegaskan bahwa, kedatangannya untuk memastikan semua operasional GAG Nikel berjalan sesuai dengan semestinya tanpa merusak alam. 

"Makanya saya dataang kesini untuk memastikan langsung. Kepada seluruh masyarakat juga. Saya melihat secara objektif, apasih yang sebenarnya terjadi. Saya senang bisa ketemu warga disini," tegas Bahlil. 

Masih Menangkap Ikan
Di tengah polemik penghentian sementara operasi tambang nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya, suara berbeda justru datang dari masyarakat setempat.  

Sekelompok warga yang mayoritas terdiri dari ibu-ibu yang menamakan diri sebagai Perempuan Pesisir justru menyuarakan dukungan terhadap keberlanjutan aktivitas tambang oleh PT Gag Nikel. 

Dukungan tersebut disampaikan langsung kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia saat melakukan tinjauan ke Pulau Gag, Sabtu (7/6/2025). 

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Perempuan Pesisir menyampaikan bahwa aktivitas tambang nikel yang telah berjalan selama ini tidak berdampak negatif terhadap ekosistem laut di sekitar Pulau Gag. 

Baca juga: Bahlil Lahadalia: Aktivitas Tambang Nikel Raja Ampat Dihentikan! 

Mereka menegaskan bahwa masyarakat pesisir masih dapat menangkap ikan dan hasil laut lainnya secara melimpah, serta kehidupan ekonomi mereka justru terbantu dengan kehadiran perusahaan tambang. 

“Kami masih bisa menangkap ikan seperti biasa, laut kami tidak tercemar. Justru banyak warga di sini yang ekonominya meningkat karena ada lapangan kerja dari tambang,” ujar salah satu anggota Perempuan Pesisir. 

Mereka juga menyampaikan harapan agar pemerintah tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan penghentian operasi tambang tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat lokal yang merasakan langsung manfaatnya. 

Sebagaimana diketahui, pemerintah sebelumnya memutuskan untuk menghentikan sementara aktivitas tambang nikel oleh PT Gag Nikel di Pulau Gag. 

Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Menteri Bahlil dalam kunjungannya ke Papua Barat Daya pada akhir Mei 2025, dengan alasan untuk menjaga ekosistem lingkungan, khususnya kelautan di kawasan konservasi Raja Ampat. 

Namun, dalam pemberitaan yang berkembang, muncul respons dari sejumlah kalangan yang menilai keputusan tersebut belum sepenuhnya mempertimbangkan keberadaan masyarakat lokal yang telah hidup berdampingan dengan aktivitas pertambangan selama bertahun-tahun. 

“PT Gag Nikel telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kami. Banyak anak muda yang bekerja di sana, dan ekonomi desa juga ikut berkembang,” tambah warga lainnya. 

Aksi dukungan masyarakat ini menjadi catatan penting dalam dinamika kebijakan pengelolaan sumber daya alam di daerah. Pemerintah diharapkan dapat menjembatani kepentingan konservasi lingkungan dengan keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal. 

Baca juga: Terkuak! Tambang Nikel Raja Ampat Milik Anak Usaha Antam, Ini Komentar Menteri Bahlil

Diketahui, momen kedatangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Bahlil Lahadlia di Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO), Kota Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu (7/6/2025) berlangsung ricuh. 

Massa meneriaki Bahlil sebagai penipu buntut adanya penambangan nikel di tempat wisata Raja Ampat, Papua Barat Daya. 

Massa semakin tidak terkendali, manakala mengetahui Bahlil telah kabur dari Bandara DEO lewat pintu belakang. 

"Bahlil penipu, Bahlil penipu," ucap para pemuda Papua yang menyuarakan aksi tersebut. 

Seruan tersebut menggema saat perwakilan menteri mengundang massa untuk berdialog. 

Namun situasi berubah menjadi kemarahan ketika mengetahui bahwa Bahlil telah meninggalkan Bandara DEO lewat pintu belakang pukul 07.02 tanpa menemui demonstran. 

Sikap Bahlil dianggap sebagai bentuk untuk menghindari aspirasi masyarakat setempat. 

Pemuda adat Raja Ampat, Uno Klawen menyampaikan kekecewanya terhadap pernyataan Bahlil yang menyebut hanya satu perusahaan tambang nikel di Raja Ampat. 

"Bahlil penipu, karena dia hanya menyebut satu perusahaan yaitu PT Gag Nikel. Padahal di Raja Ampat ada empat perusahaan besar yang beroperasi," ujarnya. 

Uno mengatakan, selain PT Gag Nikel rupanya masih ada tiga perusahaan tambah lain yang aktif, yaitu PT Kawei Sejahtera Mining, PT Anugerah Surya Pratama dan PT Mulya Raymon Perkasa. 

Dia menyesalkan sikap Bahlil yang tidak jujur kepada publik saat menyampaikan pernyataan resmi lewat media di Jakarta. 

"Kami sebagai anak adat Raja Ampat meminta negara jangan tutup mata terhadap permainan elit pusat. Alam kami dirusak dan dirampok atas nama pembangunan," tegasnya. 

Adapun tiga poin utama tuntutan yang disuarakan dalam aksi tersebut adalah, pertama mendesak pemerintah agar mencabut izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Raja Ampat secara permanen. 

Kedua, mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya agar tidak mengeluarkan izin kelapa sawit di seluruh wilayah adat Papua Barat Daya. 

Ketiga, menolak proyek strategis nasional (PSN) di wilayah Papua Barat Daya dan Tanah Papua secara keseluruhan. 

Diketahui, wisata alam di Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya terancam rusak akibat penambangan nikel. 

Rupanya aktivitas penambangan itu dimiliki oleh PT Gag Nikel, anak usaha dari PT Aneka Tambang (Antam), Tbk. 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Balil Lahadalia mengatakan, kemungkinan ada lima izin usaha pertambangan (IUP) yang dikeluarkan pemerintah di Raja Ampat. 

Sementara yang beroperasi saat ini adalah milik PT Gag, anak usaha dari Antam (Persero). 

"Nah yang beroperasi sekarang itu, hanya satu yaitu PT Gag Nikel, ini yang punya adalah Antam, BUMN," ujar Balil yang dikutip pada Jumat (6/6/2025). 

Ketum Partai Golkar ini menuturkan, PT Gag Nikel awalnya merupakan pemegang kontrak karya yang dimiliki oleh pihak asing pada periode 1997-1998. 

Ketika pihak asing itu berhenti mengelola tambang, kemudian diambil alih oleh negara. 

Setelahnya, negara memberikan kontrak karya tersebut kepada PT Antam. 

BUMN sektor pertambangan ini pun mendelegasikan pengelolaan tambang ke anak perusahaannya, PT Gag Nikel. 

Menurut dia, PT Gag telah mengantongi IUP sejak tahun 2017 namun beroperasi sejak tahun 2018. 

Sebelum beroperasi mereka harus mengantongi kajian dari analisis dampak lingkungan (Amdal).

"Dan IUP nya itu sekali lagi tahun 2017, saya masih jadi Ketua Umum PB HIPMI, belum masuk dari kabinet," jelasnya. 

Dengan kondisi saat ini, Bahlil berjanji akan meninjau ke lapangan. 

Apalagi berdasarkan informasi yang dia dapatkan, lokasi penambangan nikel dengan tempat wisata di Pulau Piaynemo cukup berdekatan. 

"Ada gambar yang diperlihatkan itu seperti di Pulau Piaynemo, itu pulau prawisatanya Raja Ampat. Saya sering ke Raja Ampat, Pulau Piaynemo dengan PT dari pulau GAG itu kurang lebih sekitar 30 kilometer," ungkapnya. (faf)

(Kompas.com/Tribunnews.com/TribunSorong.com)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved