Minta Romahurmuzy Dipecat, Kader PPP Kepung Kantor DPP di Menteng

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Alfian Firmansyah 

WARTAKOTALIVE.COM, MENTENG - Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggeruduk kantor DPP PPP di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (4/5/2025).

Mereka datang untuk meminta agar Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy dipecat. 

Kader PPP menganggap, jika Rommy itu sudah merendahkan para kadernya dan membuat sejumlah pernyataan blunder.

Terlihat Massa datang dengan membawa sejumlah atribut PPP dan spanduk bertuliskan desakan memecat Rommy. 

Ketua DPC PPP Jakarta Utara Junaedi menuturkan, Rommy layak dipecat karena dianggap tak layak memimpin partai.

“Dia harus menghentikan segala kegaduhan dan provokasi antar kader PPP,” ungkapnya. 

Menurut Junaedi, pernyataan Rommy cenderung tendensisus karena menyinggung para kader di lapisan bawah.

Hal ini dianggap memecah belah partai dan menggangu soliditas partai yang bersiap menggelar Muktamar pada September 2025 mendatang. 

“Dia harus meminta maaf secara terbuka atas segala pernyataanya,” ungkap Junaedi. 

Sementara, Seketeraris cabang PPP Jakarta Barat Siswanto mengakui, akibat pernyataan Rommy suara partai tersebut menjadi turun dalam sejumlah pemilu.

“Sudah beberapa kali kami pemilu kali kalah. Seharusnya dia dipecat karena memang tak berdampak baik bagi partai ini,” ucap Siswanto.

Seperti diketahui, Rommy ramai dikritik akibat langkahnya yang membuka peluang, bahkan menawarkan kursi Ketua Umum PPP kepada tokoh-tokoh eksternal partai. 

Sejumlah elite partai berlambang Kabah itu memandang langkah Rommy tersebut merupakan bentuk eksploitasi dan memperdagangkan partai. 

Bursa Ketum PPP Memanas

Di sisi lain, bursa Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kian memanas. 

Sosok calon Ketum tidak hanya dimunculkan dari internal partai, tapi para tokoh eksternal juga disebut-sebut jadi figur yang cocok sebagai pemimpin partai. 

Politisi senior PPP Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan, daripada sibuk menjajakan calon Ketua Umum PPP ke berbagai tokoh nasional, akan lebih simpatik para elit PPP menawarkan gagasan membangun koalisi besar partai Islam non-parlemen. 

Salah satu caranya dengan menjalin kerja sama politik antara dua atau lebih partai politik yang berbasis Islam untuk mencapai tujuan politik dan ideologis bersama.  

"Masalah Ketua Umum memang penting tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mengembalikan percayaan publik kepada PPP yang mengaku sebagai representasi politik Islam di Indonesia," kata Zainut dari keterangan resminya pada Selasa (3/6/2025). 

Baca juga: Anies Baswedan Santer Masuk Bursa Calon Ketum PPP, Bertemu Rommy Hingga Pilih Makan Soto Dulu

Baca juga: Setelah Amran, PPP Bidik Jokowi Jadi Ketum, Irfan Pulungan: Kalau Dia Mau, Ini Sebuah Anugerah

Zainut mengatakan, perlu diketahui bahwa selain PPP ada beberapa partai Islam dan partai yang berbasis Islam yang juga tidak lolos parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. 

Contohnya PBB, Partai Ummat, Partai Gelora dan Partai Masyumi Baru. Jika partai-partai tersebut bergabung atau bekerja sama maka akan menjadi kekuatan politik yang cukup signifikan. 

Seharusnya dengan tidak masuknya partai-partai Islam di parlemen tersebut melahirkan kesadaran kolektif para pemimpin Islam untuk lebih mengedepankan semangat  persatuan dan kebersamaan dalam perjuangan di bidang politik. 

Dengan begitu momentum kegagalan masuk di parlemen dapat dimanfaatkan untuk melakukan konsolidasi kekuatan politik Islam di Indonesia. 

"Menurut saya sekarang merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konsolidasi politik Islam di Indonesia, dan seharusnya elit PPP yang memelopori gerakan itu," ucap Wakil Menteri Agama RI periode 2019-2023 ini. 

Menurut dia, gagasan koalisi partai Islam di Indonesia memiliki beberapa kepentingan dan implikasi positif. 

Pertama, dapat engembalikan kepercayaan publik kepada Partai Islam sebagai wadah untuk mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan masyarakat. 

Kedua, meningkatkan pengaruh politik dan kekuatan tawar partai-partai Islam dalam proses politik di Indonesia. 

Ketiga, meningkatkan kerja sama antarpartai Islam agar lebih efektif dalam mencapai tujuan politik dan ideologis. 

"Keempat, memungkinkan memiliki representasi yang lebih besar di parlemen dan lembaga pemerintah lainnya melalui proses rekruetmen kepemimpinan nasional," ungkapnya. 

Baca juga: Soal Mentan Amran Sulaiman Maju Sebagai Ketua Umum PPP, Ini Pernyataan Haji Isam

Meskipun gagasan tersebut tidak mudah, namun menurut dia, hal tersebut sudah saatnya untuk digaungkan. 

Zainut menganggap, karena kebutuhan adanya partai politik Islam bersatu di Indonesia masih sangat relevan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat di masa mendatang. 

"Menurut saya sekaranglah momentum yang paling tepat untuk membuka dialog dengan partai-partai Islam tentang gagasan koalisi tersebut, dan seharusnya elit PPP yang menjadi pemimpin koalisi, bukan malah sibuk melakukan talent scouting untuk mencari calon Ketua Umum," pungkasnya. 

Sementara itu, Juru Bicara (Jubir) DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Usman M Tokan mengungkapkan tidak ingin ada banyak nama eksternal yang diusulkan, tetapi tidak pernah berkomunikasi pada internal partai. 

Sebab, bisa saja pihak yang diusulkan tidak siap setelah namanya santer dibicarakan. Hal ini menanggapi adanya usulan kader DPW DKI Jakarta yang memandang positif bergabungnya Anies untuk menakhodai partai. 

"Kita tidak ingin dari eksternal nama diusulkan, tapi yang bersangkutan tidak pernah dikomunikasikan, sehingga terkadang namanya santer dibicarakan, tiba-tiba ada pernyataan dari yang bersangkutan tidak minat atau tidak siap, dan lain-lain. Baiknya yang pasti-pasti aja," kata Usman M Tokan kepada Kompas.com, Sabtu (31/5/2025). 

Oleh karenanya, ia berharap kandidat yang diusulkan bisa melakukan komunikasi politik dengan PPP. 

Menurutnya, masih ada waktu bagi pada kandidat untuk berkomunikasi, mengingat Muktamar akan diadakan sekitar bulan Agustus atau September 2025. 

"Masih ada waktu sampai September, silakan para kandidat melakukan komunikasi politik dengan pemegang mandat muktamar yang akan datang. Apalagi kalau ada info usulan kader atau pengurus DPW DKI Jakarta, silakan saja disosialisasikan," ucap dia. 

Lebih lanjut ia mengungkapkan, kader PPP siap mendorong jika mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersedia menjadi calon ketua umum (Ketum) partai berlambang ka'bah tersebut. 

Namun ia berharap, Anies tetap bersama PPP mesti nantinya tidak terpilih menjadi Ketum. 

"Kalau kemudian beliau (Anies Baswedan) menyatakan siap, pasti akan ada kader yang mendorong, kita akan menyambut dengan senang hati untuk bersama sama membangun PPP," tandas Usman 

Sebelumnya diberitakan, ada sejumlah nama yang mencuat dan masuk bursa calon ketum PPP menjelang muktamar.

Baca juga: PPP Bidik Duet Amran Sulaiman dan Haji Isam, Gus Rommy: Kami Mencari Tokoh Sekaligus Tauke

Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy atau Rommy, mengungkapkan nama-nama tersebut. 

Mereka adalah mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan eks Menteri Perdagangan Agus Suparmanto. 

Namun, satu per satu nama yang disebut Rommy itu menyatakan penolakannya menjadi orang nomor satu di PPP. Dudung menyatakan tak berminat menjadi ketua umum PPP. 

Di samping itu, ia mengaku tak tahu jika namanya masuk bursa calon ketua umum partai berlambang Kabah itu. 

"Waduh saya enggak tahu, itu yang bilang siapa? Oh Pak Rommy, saya tidak (berminat)," ujar mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu. 

Penolakan juga datang dari Mensos Saifullah Yusuf. Dia menolak tawaran untuk menjadi ketua umum PPP karena mengaku tak sanggup dengan tanggung jawab yang besar.

"Pertanggungjawabannya banyak. Oleh karena itu, saya enggak sanggup," ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/5/2025).