Minta Romahurmuzy Dipecat, Kader PPP Kepung Kantor DPP di Menteng

Di sisi lain, bursa Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kian memanas. 

Sosok calon Ketum tidak hanya dimunculkan dari internal partai, tapi para tokoh eksternal juga disebut-sebut jadi figur yang cocok sebagai pemimpin partai. 

Politisi senior PPP Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan, daripada sibuk menjajakan calon Ketua Umum PPP ke berbagai tokoh nasional, akan lebih simpatik para elit PPP menawarkan gagasan membangun koalisi besar partai Islam non-parlemen. 

Salah satu caranya dengan menjalin kerja sama politik antara dua atau lebih partai politik yang berbasis Islam untuk mencapai tujuan politik dan ideologis bersama.  

"Masalah Ketua Umum memang penting tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mengembalikan percayaan publik kepada PPP yang mengaku sebagai representasi politik Islam di Indonesia," kata Zainut dari keterangan resminya pada Selasa (3/6/2025). 

Baca juga: Anies Baswedan Santer Masuk Bursa Calon Ketum PPP, Bertemu Rommy Hingga Pilih Makan Soto Dulu

Baca juga: Setelah Amran, PPP Bidik Jokowi Jadi Ketum, Irfan Pulungan: Kalau Dia Mau, Ini Sebuah Anugerah

Zainut mengatakan, perlu diketahui bahwa selain PPP ada beberapa partai Islam dan partai yang berbasis Islam yang juga tidak lolos parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. 

Contohnya PBB, Partai Ummat, Partai Gelora dan Partai Masyumi Baru. Jika partai-partai tersebut bergabung atau bekerja sama maka akan menjadi kekuatan politik yang cukup signifikan. 

Seharusnya dengan tidak masuknya partai-partai Islam di parlemen tersebut melahirkan kesadaran kolektif para pemimpin Islam untuk lebih mengedepankan semangat  persatuan dan kebersamaan dalam perjuangan di bidang politik. 

Dengan begitu momentum kegagalan masuk di parlemen dapat dimanfaatkan untuk melakukan konsolidasi kekuatan politik Islam di Indonesia. 

"Menurut saya sekarang merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konsolidasi politik Islam di Indonesia, dan seharusnya elit PPP yang memelopori gerakan itu," ucap Wakil Menteri Agama RI periode 2019-2023 ini. 

Menurut dia, gagasan koalisi partai Islam di Indonesia memiliki beberapa kepentingan dan implikasi positif. 

Pertama, dapat engembalikan kepercayaan publik kepada Partai Islam sebagai wadah untuk mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan masyarakat. 

Kedua, meningkatkan pengaruh politik dan kekuatan tawar partai-partai Islam dalam proses politik di Indonesia. 

Ketiga, meningkatkan kerja sama antarpartai Islam agar lebih efektif dalam mencapai tujuan politik dan ideologis. 

"Keempat, memungkinkan memiliki representasi yang lebih besar di parlemen dan lembaga pemerintah lainnya melalui proses rekruetmen kepemimpinan nasional," ungkapnya. 

Baca juga: Soal Mentan Amran Sulaiman Maju Sebagai Ketua Umum PPP, Ini Pernyataan Haji Isam