Berita Nasional

Empat Jenderal Ingin Gulingkan Gibran dari Kursi Wapres, Ini Tanggapan Ketum Demokrat AHY

Empat Jenderal Ingin Makzulkan Gibran dari Kursi Wapres, Ini Tanggapan Ketum Demokrat AHY

Penulis: Alfian Firmansyah | Editor: Dwi Rizki
Warta Kota
PEMAKZULAN GIBRAN - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (4/6/2025). Dirinya menanggapi isu pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY merespons soal gencarnya Forum Purnawirawan TNI untuk memakzulkan Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI (Wapres).

Kini, Forum Purnawirawan TNI tersebut telah mengirimkan surat ke Sekretaris Jenderal MPR dan DPR untuk menyuarakan pemakzulan tersebut.

Merespons hal tersebut, AHY mengaku dirinya enggan mengomentari lebih jauh. Pasalnya, ia mengaku belum pernah membaca isu tersebut secara rinci.

"Tidak deh, saya tidak masuk komentar ke sana ya. Saya rasa. Saya belum melihat, saya belum baca secara khusus sehingga saya tidak ingin komentar terlalu jauh ke sana," kata AHY di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (4/6/2025).

AHY menjelelaskan, yang terpenting akan lebih fokus terlebih dahulu dalam mengawal program pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Kata dia, para kader partai Demokrat yang tergabung di dalam kabinet sebagai menteri, akan lebih mementingkan fokus terhadap tugas dan tanggung jawabnya.

"Yang jelas kami fokus untuk mengawal pemerintahan Pak Prabowo Subianto yang saya sendiri, termasuk teman-teman sejumlah kader Demokrat juga tengah mengemban amanah di pemerintahan," katanya. 

Sebagai informasi, terdapat beberapa kader Demokrat yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih yakni, AHY sebagai Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Teuku Riefky Harsya sebagai Menteri Ekonomi Kreatif.

Kemudian, Iftitah Sulaiman sebagai Menteri Transmigrasi dan Ossy Darmawan sebagai Wakil Menteri ATR/BPN. 

Atas hal tersebut, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan itu secara tegas menyatakan, enggan lebih jauh untuk menyoroti persoalan tersebut.

"Saya rasa kita fokus ke sana lah, supaya, ya kita kawal betul karena program-program kebijakan-kebijakan yang harus diwujudkan juga pasti dinantikan oleh masyarakat luas," imbuhnya. 

Diketahui, Forum Purnawirawan TNI sebelumnya mendesak agar proses pemakzulan atau impeachment Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI dipercepat.

Forum tersebut bahkan sudah menyurati Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Adapun permintaan pemrosesan pemakzulan Gibran tersebut tertera dalam surat tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani.

"Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku," demikian bunyi surat tersebut. 

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved