PSI Kritik Job Fair yang Digelar Dinas Nakertransgi Jakarta: Tak Banyak Warga yang Tahu

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Alfian Firmansyah 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sekaligus Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta, William Aditya Sarana angkat suara, mengenai 100 hari kinerja Gubernur-Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno. 

“Kami harus mengapresiasi program-program Mas Pram yang sudah terlaksana dengan baik dan mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat. Salah satunya adalah layanan transportasi gratis bagi 15 golongan yang sudah diketahui dan dirasakan manfaatnya oleh banyak orang,” ujarnya, Jumat (30/5/2025).

Kendati demikian, William menilai terdapat program-program yang menyisakan beberapa catatan, sehingga harus dikritisi untuk diperbaiki lagi pelaksanaannya di kemudian hari.

Baca juga: Pencari Kerja Membludak dan Berdesakan, Job Fair di Cikarang Ricuh, Banyak yang Pingsan

“Kita tidak bisa menutup mata bahwa masih ada program-program yang harus dikritisi karena belum berjalan secara optimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat,” katanya. 

Kemudian William mencontohkan program pameran pekerjaan atau job fair yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi masih belum diketahui banyak orang, maupun dirasakan manfaatnya jika mengacu kepada survei Indikator bertajuk “Evaluasi Publik Atas Kinerja 100 Hari Gubernur-Gubernur di Jawa” yang terbit belum lama ini.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus mengevaluasi pelaksanaan program tersebut, sehingga penyelenggaraannya bisa lebih optimal lagi nantinya.

“Salah satunya adalah job fair. Ternyata masih ada sekitar 47 persen warga Jakarta yang belum mengetahui keberadaannya. Kemudian, ada banyak orang yang kurang percaya kalau programnya bisa menurunkan angka penggangguran di Jakarta,” tegasnya. 

Baca juga: Disnakertransgi DKI Jakarta Gelar Job Fair, Hari Nugraha: Semoga Pengangguran Bisa Terserap

“Hal-hal seperti ini harus menjadi evaluasi bagi Pemprov DKI Jakarta. Seharusnya program job fair ini berdampak kepada masyarakat yang sedang mencari pekerjaan di tengah-tengah kesulitan ekonomi saat ini, yaitu ketika pemecatan terjadi di mana-mana dan daya beli masyarakat sedang menurun,” lanjutnya. 

William juga mendorong Pramono untuk terus berdialog dengan para pemangku kepentingan, terutama warga Jakarta dalam rangka mencari cara memperkuat program-programnya.

“Dalam hal ini, Mas Pram mungkin perlu berkomunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mencari tahu apa-apa saja aspek dari programnya yang masih perlu ditingkatkan lagi jika dilihat dari sudut pandang pihak-pihak bersangkutan,” tuturnya. 

“Sehingga, Pemprov DKI Jakarta juga bisa mengetahui masalah-masalah dari warga yang merasakan dampak program-programnya secara langsung. Harapannya, itu bisa menjadikan pelaksanaan kebijakan-kebijakan Mas Pram lebih tepat sasaran lagi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Jakarta,” tutupnya. 

Serap pengangguran

Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta Hari Nugroho mengungkap bahwa angka pengangguran di Jakarta tercatat berjumlah 338.000 orang.

Menurutnya, data tersebut adalah yang tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS).