KPK Sorot APBD Jabar, Minta Dedi Mulyadi Mencoret yang tak Perlu Karena Rawan Korupsi

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (19/5/2025).

Tampaknya ada sesuatu hal penting yang ingin dibahas, yakni soal APBD Jawa Barat.

Ternyata, KPK menyoroti pengelolaan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan menekankan pentingnya penggunaan dana publik seperti APBD yang berdampak dan bermanfaat nyata bagi masyarakat. 

Baca juga: Begini Jawaban Tegas Dedi Mulyadi saat Pendidikan Siswa Bermasalah di Barak Militer Dikritik KPAI

Pihak KPK menegaskan program yang tidak selaras dengan rencana pembangunan dan tidak membawa manfaat sosial harus dicoret dari anggaran.

Karena itu Dedi Mulyadi minta pendampingan KPK. Dia tahu, jika lengah akan rawan korupsi.

Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama, menekankan pentingnya keselarasan perencanaan anggaran dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), serta visi dan misi daerah.

“Arah pembangunan harus diukur dengan kebermanfaatan kepada masyarakat, ini menjadi sorotan KPK. Saat melihat dalam proses perencanaan tidak terdapat azas kebermanfaatan bagi masyarakat dan perencanaan tidak inline terhadap kebermanfaatan, saya minta untuk dicoret,” kata Ujang. 

“Kalau dalam menyusun rencana strategis dan rencana kerja tidak inline dengan RPJP dan RPJM serta visi misi daerah yang telah dibuat, dicoret saja karena itu hanya menghabiskan anggaran,” imbuhnya.

Baca juga: Dedi Mulyadi Cerita Ada yang Pakai Uang Negara untuk Influencer dan Buzzer Demi Pencitraan Diri

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyambut baik dukungan KPK dalam mengawal efektivitas anggaran daerah. 

Ia menargetkan dalam lima tahun ke depan, seluruh alokasi pembiayaan Pemprov Jabar dapat berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat, mulai dari pertumbuhan ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan, hingga infrastruktur dan sektor pertanian.

“Kepentingan dasar warga Jawa Barat menjadi perhatian saya. Pertama yang menjadi kewajiban Pemprov Jabar adalah daya tampung sekolah menengah dan sekolah menengah kejuruan yang saat ini relatif masih rendah. Masih banyak warga yang belum bisa sekolah di sekolah pemerintah,” tutur Dedi. 

“Sekolah swasta yang diakses masyarakat berpenghasilan rendah tentu menjadi beban ekonomi keluarga,” sambungnya.

Baca juga: Pernyataan Dedi Mulyadi Ini Membuat Fraksi PDI-P Walk Out saat Sidang Paripurna DPRD Jawa Barat

Dedi juga menyoroti pentingnya mengubah budaya birokrasi dalam pengelolaan anggaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Dedi menilai, korupsi tidak hanya terjadi secara struktural, tetapi juga secara kultural, ketika praktik penggunaan anggaran tidak mencerminkan kepentingan publik.

KPK merespons positif inisiatif Pemprov Jabar.