Dijuluki Mulyono Jilid 2 karena Hobi Pencitraan, Dedi Mulyadi Sebut Orang yang Membencinya 'Buzzer'

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi merespon banyaknya kritik yang datang kepadanya

Kritikan tersebut semakin menjadi-jadi usai majalah terkemuda di Indonesia mengangkat sosok Dedi Mulyadi yang memiliki banyak tim konten yang bertugas memviralkan kegiatan-kegiatannya

Apalagi, Dedi Mulyadi hanya mengunggah konten-konten positif yang dinilai bisa menaikkan citranya di hadapan masyarakat yang melihatnya.

Publik pun khawatir dan trauma dengan tindakan Dedi Mulyadi seperti itu

Sebab, hal sama pernah dilakukan Joko Widodo ketika akan mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta maupun saat mencalonkan diri sebagai presiden Indonesia

Banyak orang yang terkesima dengan sikap merakyat Jokowi dan aksinya selalu turun ke lapangan

Namun kemudian, banyak yang merasa tertipu dengan gaya pencitraan seperti itu.

Baca juga: Budi Arie Dituding Terima Setoran Judol, Relawan Jokowi Pasang Badan: Jangan Bunuh Karakter Orang!

Kondisi tersebut yang membuat Dedi Mulyadi mendapat julukan sebagai Mulyono Jilid II dan Mulyononya Jawa Barat

Cuek banyak yang menggiring kebencian padanya, Dedi Mulyadi justru memberi tantangan.

 Seperti diketahui, Dedi Mulyadi kerap membagikan aktivitasnya turun dan bertemu langsung dengan masyarakat.

Hal ini dianggap sejumlah netizen memiliki gaya politik yang serupa dengan Jokowi.

 Sekedar informasi, Jokowi meraih popularitas karena gaya blusukannya hingga bisa menaiki anak tangga pimpinan eksekutif, dari Wali Kota Solo, Gubernur Jakarta hingga Presiden Indonesia dua periode (2014-2024).

Sejumlah netizen lantas menduga, Dedi Mulyadi akan mengikuti langkah Jokowi.

Baca juga: Yakup Hasibuan Bicara soal Hasil Uji Laboratorium Forensik Ijazah Jokowi, Asli atau Palsu?

Pada Senin (19/5/2025), Dedi Mulyadi akhirnya menanggapi sebutan 'Mulyono Jilid II' untuknya.

 Ia menilai sebutan tersebut disematkan oleh orang-orang yang selalu memperhatikan segala aktivitasnya.

"Setelah bisa melewati masa-masa sulit, menyelamatkan anak remaja di Jawa Barat dari berbagai problem kriminal yang dialaminya melalui pendidikan disiplin di Barak Militer, kini berbagai pihak mulai mengepung kembali," ucap Dedi Mulyadi, melansir dari TribunJakarta.

"Dengan berbagai stigma, sebagai Gubernur Konten, Mulyono Jilid II, Gubernur Pencitraan dan berbagai tayangan lainnya, yang sengaja dibuat dengan tujuan cuma satu, karena mereka sangat memperihatikan saya," imbuhnya.

Dedi Mulyadi menilai netizen yang memberikan pandangan dan komentar buruk soal dirinya, bukan berasal dari Jawa Barat.

Menurut Dedi Mulyadi, mereka adalah buzzer yang memang memiliki tujuan untuk menjelek-jelekkan dan menciptakan citra buruk tentang dirinya.

Ia lalu mengungkit soal videonya saat sedang mengaduk semen yang kini tengah viral kembali.

Gara-gara video tersebut, Dedi Mulyadi ramai disebut sebagai Gubernur Pencitraan.

Padahal menurut Dedi Mulyadi video tersebut direkam sekitar 6 tahun lalu.

"Apapun yang saya lakukan dikomentari, dan ini dilakukan oleh orang di luar Jawa Barat, artinya banyak warga di luar Jawa Barat kesal sama saya," kata Dedi Mulyadi.

Meski mendapatkan serangan dan sebutan negatif, Dedi Mulyadi mengaku tidak masalah.

Dedi Mulyadi menilai, warga Jawa Barat akan selalu mencintainya.

Ia lalu menantang para buzzer untuk kembali membuat konten negatif soal dirinya.

"Bagi saya enggak ada masalah, terima kasih ya telah berupaya menggiring opini agar saya dibenci oleh warga," ujar Dedi Mulyadi.

"Salam untuk para buzzer tetap semangat, bikin konten negatif sebanyak-banyaknya tentang saya,"

"Agar bapak dan ibu bisa ngebul dapurnya," imbuhnya.

 Sementara itu, kepemimpinan Dedi Mulyadi yang bergaya ala Raja Sunda membuat PDIP geram.

Hal itu seperti disampaikan Pakar Komunikasi Politik Universitas Padjajaran, Kunto Adi Wibowo, usai menganalisis aksi walk out Fraksi PDIP DPRD Jabar di rapat paripurna beberpa waktu lalu.

PDIP mengkritik keras Dedi Mulyadi yang kerap bergerak sendiri mengeksekusi kebijakannya tanpa konsultasi dengan DPRD.

Kunto menjelaskan, kritik Fraksi PDIP terhadap Dedi Mulyadi beralasan.

Sebab, ada kebijakan gubernur yang bisa jalan tanpa DPRD, dan ada yang tidak.

Salah satu yang tidak itu adalah dalam hal perumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Kunto, akar permasalahan perselisihan PDIP dengan Dedi Mulyadi adalah efisiensi anggaran 

Pemprov Jabar yang mencapai 20 persen lebih.

Efisiensi itu dilakukan tanpa melibatkan DPRD dan hanya menggunakan dasar hukum Peraturan Gubernur (Pergub).

"Ya sebenarnya memang benar ada kebijakan di tangan eksekutif yang bisa langsung dilakukan sendiri. Tapi kan komplainnya anggota DPRD Jawa Barat adalah soal anggaran yang kemarin di awal terjadi efisiensi itu hampir 20 persen."

"Pak Dedi Mulyadi kemudian mengalokasikan anggaran atau melakukan efisiensi lebih dari 20 persen gitu dan itu hanya dengan Pergub. Sebenarnya kan akar masalahnya di situ," kata Kunto di Kompas Petang, Sabtu (18/5/2025).

Selain efisiensi, pernyataan Dedi Mulyadi yang menyebut raja tak perlu menyusun APBD juga menjadi titik kritikan.

Menurut Kunto, Dedi yang seorang gubernur sedang memposisikan diri sebagai Raja Sunda.

"Nah soal yang APBD ini, soal pendanaan ini yang jadi problem. Karena kan pernyataannya Kang Dedi Mulyadi kan juga ada kenapa para raja dulu tidak menyusun APBD, VOC itu bangun gedung bagus beda dengan SD kan gitu."

"Ini kan yang jadi problem ya, maksud saya akhirnya kan Kang Dedi Mulyadi memosisikan dirinya sebagai raja bukan kepala daerah, dan itu jelas akan apa ya menimbulkan friksi atau ketegangan dengan DPRD," paparnya.

Kunto berpendapat, jika polemik Dedi Mulyadi dengan PDIP terus berlarut-larut, maka yang dirugikan adalah masyarakat Jabar, sebab, peraturan yang seharusnya terbit, seperti soal anggaran, bisa macet.

"Ya saya melihatnya bahkan dalam jangka pendek saja sudah ada yang walk out kan gitu, baru beberapa bulan Kang Dedi Mulyadi memimpin Lalu kan di jangka panjang sangat mungkin pembahasan Perda atau bahkan APBD itu akan berlarut-larut karena ada resistensi dari DPRD dan berlarut-larutnya pembahasan anggaran pendanaan program juga akan terancam keberlanjutannya dan juga kebermanfaatannya bagi rakyat."

"Sekali lagi yang dirugikan adalah rakyat Jawa Barat," paparnya.

Hubungannya dengan PDIP memanas

Terekam detik-detik puluhan anggota DPRD Jawa Barat dari fraksi PDIP walk out dalam rapat paripurna DPRD Jabar pada 16 Mei 2025.

Puluhan anggota DPRD itu walk out lantaran merasa kecewa dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. 

Aksi ini dipicu oleh pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang dianggap merendahkan martabat dan kehormatan lembaga DPRD Jabar sebagai wakil rakyat.

Aksi walkout itu dilakukan setelah Pimpinan DPRD membuka rapat, kemudian anggota DPRD Jabar dari Fraksi PDIP, Doni Maradona langsung melakukan interupsi dan menyampaikan kekecewaannya kepada Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi. 

Dimuat TribunJabar, dalam rapat tersebut, Doni menyampaikan jika pada 7 Mei 2025, saat Dedi Mulyadi memberikan pidato di acara Musrenbang di Cirebon, terdapat pernyataan yang mendiskreditkan DPRD Jabar. 

Baca juga: Berencana Terapkan Jam Malam, Dedi Mulyadi Atur Anak-anak Sekolah Tidak Boleh Nongkrong Malam Hari

"Sembilan hari yang lalu Gubernur di acara sakral, ada pernyataan Gubernur yang menurut saya ini perlu kita sikapi, beliau menyampaikan dan saya berpikiran beliau mendiskreditkan DPRD Jabar, Gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan pendapat teman-teman DPRD," ujar Doni, Jumat (16/5/2025).

Hari ini, kata dia, Pemprov Jabar membutuhkan DPRD untuk membahas Raperda. Gubernur tidak bisa jalan sendiri membuat Perda. 

"Saya berharap di rapat paripurna, ada klarifikasi dari Gubernur di rapat DPRD, karena ini negara yang dibentuk berdasarkan trias Politika, dia tidak bisa berjalan sendiri, sebelum ada klarifikasi dari Gubernur di acara Musrembang, menurut saya kita tidak perlu menyampaikan pandangan, bagaimanapun sesama lembaga harus ada etika, saling menghargai, tidak bisa berjalan sendiri," katanya. 

"Saya berharap pimpinan bisa menyampaikan bahwa Gubernur harus mau klarifikasi di acara Musrembang 7 Mei lalu, saya tunggu DRPD tidak ada yang bersuara terhadap pernyataan itu. Kalau memang tidak butuh DRPD, ya udah tidak dibahas Raperda di DPRD," tambahnya.

Baca juga: VIDEO VIRAL! Warga Karawang Heboh Teror "Ketuk Pintu" Misterius

Pernyataan Doni, kemudian disambut oleh interupsi Memo Hermawan, anggota DPRD Deri Fraksi PDIP lainnya. 

Memo menyatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir, hubungan antara eksekutif dan legislatif di Jabar ini tidak baik-baik saja. 

"Saya meminta seluruh fraksi PDIP untuk tidak ikut atau Walkout termasuk Bapak Ono Surono, sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif menjadi baik, silakan berdiri fraski PDIP perjuangan," ujar Memo.

Setelah itu, Memo bersama Doni dan anggota fraksi PDIP lainnya meninggalkan ruangan sidang, diikuti seluruh anggota Fraksi PDIP, termasuk Wakil DPRD Jabar dari fraksi PDIP, Ono Surono.

Artikel ini telah tayang di TribunJatim.com