Kerap Resahkan Warga, Polisi Tangkap 11 Pak Ogah dan Jukir Liar di Tamansari Jakarta Barat

Dia juga mengatakan UPP Dishub DKI hanya mendapat hitungan Rp30 miliar setahun dari parkir. Namun, Kenneth meyakini dengan banyaknya kantong parkir di Jakarta nilai pendapatan tidak sekecil itu.

"Kalau saya melihat berapa kali rapat dengan mereka, mereka aja nggak tahu mereka mau ngapain. Angka yang mereka kasih ke kita itu ngaco semua. Jadi target mereka cuma 30 miliaran setahun. Nggak mungkin. Teman-teman media juga bisa ngecek lah. Coba cek aja. Di mana? Kelapa Gading contohnya. Atau di mana deh? Di mall. Iya kan? Jalan-jalan. Satu, makanya kalau memang sudah terakomodir, sudah terintegrasi, berkolaborasi, betul nggak? Kita tahu kan parkir liar ini kan juga bisa membuat macet," ungkap Politisi PDI Perjuangan itu.

Ada 16 Ribu Titik Parkir Liar di Jakarta

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mengungkap ada sekitar 16.000 titik parkir liar yang dikuasai masyarakat di Ibu Kota.

Hal itu diungkapkan Anggota Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta Muhamad Taufik Zoelkifli (MTZ) bersama eksekutif pada Selasa (22/4/2025).

"Parkir liar di Jakarta itu belum tahu jumlah pastinya ya titiknya berapa, tapi kalau dari ancar-ancar kami sih sekitar 16.000 titik ya dan itu sekitar segitu juga lah kira-kira para juru parkir liarnya," kata MTZ pada Selasa (22/4/2025).

MTZ mengatakan, pemerintah daerah harus menyiapkan beberapa hal untuk mengatasi persoalan ini. Dengan begitu, retribusi dan pajak parkir yang diterima pemerintah bisa jauh lebih maksimal.

"Pertama memang harus didata secara baik ya ada berapa, di mana dan berapa orang juga jumlah parkir liarnya. Kemudian memang tidak bisa dilakukan pemberantasan yang tidak humanis," ujarnya.

Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta ini mendukung adanya pemberdayaan pelatihan yang mungkin bisa diikuti oleh para jukir liar.

Baca juga: Soal Parkir Liar, Anggota DPRD DKI Kenneth Minta Petugas Dishub Standby di Lokasi Jukir Liar

Harapannya, mereka bisa mendapat pekerjaan untuk menafkahi keluarganya di rumah.

"Para juru parkir tersebut supaya bisa bekerja dalam sektor yang lain, tidak lagi menjadi ilegal. Tentu saja itu membutuhkan kemauan juga dari mereka, bahwa mereka mau begitu terus atau mau diberdayakan," tuturnya.

Menurut dia, pemerintah daerah juga memiliki terobosan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat lewat kewirausahaan atau JakPreneur.

Kata dia, JakPreneur bisa menjadi solusi bagi para jukir, meski skala usahanya terbilang masih kecil.

"Dia bisa menjadi pengusaha, ya pengusaha kecil nggak apa-apa, kan susah ya kalau misalnya kerja dan digaji. Artinya perusahaan-perusahaan juga sedang tidak baik-baik saja saat ini, sehingga saya mengarahkan jukir liar itu menjadi pengusaha kecil, UMKM," jelas MTZ.

"Tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang itu punya rejeki. Nah rejekinya itu kan bisa dari mana saja, termasuk dari menjadi pengusaha," lanjut MTZ. 

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News dan WhatsApp